Soal Medali Kemerdekaan Pers, Fadli: Tugas Pers bukan Menyanjung Pemerintah, tapi Mengawasi

Putri pertama Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menanggapi terkait pembatalan remisi pembunuh wartawan Bali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani pembatalan remisi untuk I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh jurnalis Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

"Pembatalan ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari rekan-rekan jurnalis. Saya perintahkan kepada Dirjen Lapas Kemenkumham menelaah dan mengkaji pemberian remisi itu. Kemudian Jumat kemarin telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali sehingga sudah diputuskan sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan," ujar Jokowi dilansir dari Kompas.com. 

Pembunuh wartawan Bali itu mendapatkan remisi berupa pengurangan masa hukuman penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

Keputusan remisi itu didasarkan pasal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pembatalan remisi pembunuh wartawan Bali itu juga sempat didesak berbagai kalangan, dari pihak PDI Perjuangan hingga kalangan praktisi hukum.

PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah segera membatalkan remisi yang diberikan kepada I Nyoman Susrama, pelaku pidana pembunuhan wartawan AA Narendra Prabangsa.

"Remisi ini harus ditinjau ulang dan dicabut. PDI Perjuangan merekomendasikan pembatalan remisi tersebut, dan kami yakin pemerintahan demokratis Pak Jokowi akan membatalkan remisi tersebut," ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dilansir Tribunnews.com.

Hasto menyatakan pihaknya menilai satu di antara indikasi demokrasi yang sehat adalah kebebasan pers.

"Indonesia harus bebas dari intimidasi, dan kekerasan terhadap insan pers," tegasnya.

Pernyataan itu disampaikannya merayakan Hari Pers Nasional 2019.

Menurut Hasto, sejarah panjang pers Indonesia melibatkan diri dalam perjuangan pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan, penindasan.

Dan karenanya penuh penghormatan terhadap demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.

Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, melalui diplomasinya internasional di Amerika Serikat, Bung Karno menegaskan bahwa pers melahirkan kekuatan terang peradaban.

Saat itu Bung Karno mengutip pernyataan Mark Twain. Bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang.