Penutupan Latihan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, Ini Pesan Pangdam XIII kepada Personel

Penutupan Latihan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, Ini Pesan Pangdam Merdeka kepada Personel

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Latihan pengamanan pemilu legislatif dan presiden tahun anggaran 2019 di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka resmi ditutup Panglima Komando Militer (Pangdam) XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Pangdam dalam pesan tertulisnya yang di terima tribunmanado.co.id Sabtu (9/2/2019) menjelaskan, penutupan berlangsung di lapangan upacara Korem 133/Nani Wartabone Jumat (8/2/2019).

Dalam amanat Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang menjelaskan, tentang Tupoksi TNI sesuai yang tercantum dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca: Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang: TNI Harus Netral!

Baca: Panglima TNI: Hadapi Pemilu, TNI Harus Netral, Pangdam XIII/Merdeka Jabarkan kepada Semua Personel

Tugas Pokok TNI sesuai Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu dari tugas tersebut adalah melaksanakan bantuan kepada Pemda dan Polri (atas permintaan) dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019.

"Oleh karena itu, setelah Latihan ini Prajurit TNI di wilayah Kodam XIII/ Merdeka dituntut mampu setiap saat melaksanakan tugas perbantuan tersebut secara profesional, berhasil dan berdaya guna. Seluruh materi yang telah dilatihkan, baik teori maupun praktik, hendaknya dijadikan referensi dan pedoman dalam setiap kegiatan Pengamanan Pemilu 2019," ujar Pangdam.

Pangdam tegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas perhatikan larangan-larangan dalam pengamanan.

Satu hal yang harus dicamkan baik-baik, perhatikan batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan tugas Perbantuan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019, karena pada prinsipnya Prajurit TNI harus netral.

Pangdam juga mengharapkan agar pegang loyalitas tegak lurus.

"Pahami tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Pegang teguh hirarki dan rantai komando, karena pada prinsipnya status kalian adalah BKO Polri, sehingga setiap tindakan kalian harus selalu berdasarkan pada Protap BKO," harapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bapak Gubernur beserta segenap Forkopimda Gorontalo. Kapolda Gorontalo beserta jajaran; Danrem 133/Nani Wartabone, Danlanal Gorontalo, Dansatrad 224 Kwandang; Para Bupati/Walikota se-Gorontalo; Ketua KPU dan Ketua Bawaslu seProvinsi Gorontalo; Para Asisten, Kabalak, Dansat jajaran Kodam XIII/Merdeka.(crz)