Pembantaian oleh KKB di Papua Dimanfaatkan Kelompok Separatis Bertemu Komisioner HAM PBB

Melansir dw indonesia, Presiden Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda menyerahkan petisi berisikan 1,8 juta tandatangan kepada Direktur Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, pekan lalu.

Petisi tersebut berisikan tuntutan kemerdekaan dan permohonan kepada PBB untuk mengirimkan misi pencari fakta terkait dugaan pelanggaran HAM oleh Indonesia.

Menurut Benny Wenda, Ketua ULMWP, "hari ini (Jumat) adalah hari bersejarah buat saya dan rakyat Papua," kata dia. "Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang belulang rakyat Papua Barat, karena terlalu banyak warga tak berdosa yang telah tewas terbunuh."

Wenda mengklaim penduduk Papua Barat tidak menikmati kebebasan berpendapat atau berkumpul, seperti yang dimiliki penduduk Indonesia lainnya. Petisi itu pun menjadi satu-satunya jalan untuk mengundang perhatian," kata dia. "Beratnya mencapai 40 kg. Ini seperti buku paling besar di dunia."

Benny mengaku sempat kesulitan mengumpulkan tandatangan lantaran laman petisi di internet diblokir pemerintah Indonesia. Akhirnya dokumen petisi tersebut "diselundupkan dari satu ujung ke ujung lain Papua," kisahnya kepada Guardian.

Wenda mengklaim penduduk Papua Barat tidak menikmati kebebasan berpendapat atau berkumpul, seperti yang dimiliki penduduk Indonesia lainnya. Petisi itu pun menjadi satu-satunya jalan untuk mengundang perhatian," kata dia. "Beratnya mencapai 40 kg. Ini seperti buku paling besar di dunia."

Sebanyak dua pertiga penduduk Papua yang berjumlah 2.5 juta orang diklaim ikut mendukung langkah tersebut.

Wenda mengatakan sempat berbicara dengan Bachelet untuk membahas situasi di Kabupaten Nduga yang sejauh ini telah menewaskan 11 penduduk dan memaksa sebagian lain untuk mengungsi menyusul operasi militer TNI dan Polri.

Menurut ULMWP, sebanyak 22.000 orang melarikan diri ke hutan dan gunung buat mencari perlindungan.

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklaim Pemerintah Indonesia setuju membuka akses bagi tim pemantau ke Kabupaten Nduga, Papua.

Sikap Indonesia dipastikan oleh Komisioner OHCHR, Michelle Bachelet, kepada harian Inggris The Guardian pada Rabu (30/01/2019).

Seperti yang dilaporkan, Bachelet sudah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia ihwal "situasi hak asasi manusia" di Papua Barat. Dia lalu meminta akses menuju kawasan konflik di Nduga.

"Secara prinsip Indonesia setuju untuk mengizinkan kantor komisi mengakses Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi dari pemerintah Indonesia," kata Jurubicara OHCHR, Ravina Shamdasandi, kepada The Guardian.

Dia sebelumnya sempat menuding kebijakan pemerintah Indonesia tidak mengatasi akar masalah separatisme di Papua.

Juru Bicara Kodam XVII Cendrawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi, menilai tudingan Wenda tidak beralasan. Menurutnya narasi yang digunakan ULMWP bertentangan dengan fakta di lapangan.