Ini yang Dibicarakan Dirut BSG saat Telepon Vicky Lumentut
Bank Sulut Gorontalo (BSG) atau Bank SulutGo digoyang isu bakal kolaps. Sejumlah pemerintah daerah (pemda).
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Bank Sulut Gorontalo (BSG) atau Bank SulutGo digoyang isu bakal kolaps. Sejumlah pemerintah daerah (pemda) dikabarkan bakal menyusul Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari ‘Torang Pe Bank’ ke bank BUMN.
Isu miring itu ditanggapi santai Direktur Utama BSG, Jeffry Dendeng. Ia menepis kabar berseliweran jika BSG akan kolaps. Ia meluruskan soal itu. "Seumpama terjadi. Tentu akan berpengaruh di neraca bisnis kita, target aset dan laba kita berubah," ujar Jeffry kepada tribunmanado.co.id, Kamis (31/1/2019).
Ketika terjadi perubahan neraca, berdampak pada dividen nantinya. "Imbasnya ke laba dan dividen. Kan dividen itu PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujar Dendeng.
Ia menyebut berita yang beredar ada dana Rp 1,2 triliun sekian akan ditarik dari BSG. "Dana itu sangat besar untuk rekening giro pemerintah daerah. Apa ada?" katanya.
Ia berharap pemda tetap mempercayakan dana rutinnya di BSG. Dendeng telah melakukan pembicaraan kepada para kepala daerah.
"Kami minta kalau boleh Bolmong balik lagi. Kotamobagu dan Manado juga tak seperti yang diberitakan," ujar Dendeng. Ia membangun komunikasi rutin. Termasuk dengan ketiga kepala daerah yang disebut-sebut menarik dana dari BSG. "Kita teleponan, tadi malam saja ketemu Pak Wali Kota Manado," katanya sambil tertawa.
Ia enggan menanggapi soal hebohnya rencana penarikan dana beraroma politik. "Kan sudah dijelaskan Pak Gub (Olly Dondokambey). Intinya kita ingin BSG lebih baik," katanya.
Kata Jeffry, BSG meraup laba Rp 350 miliar di tahun 2018. Dendeng mengatakan, nilai laba itu belum final karena masih perlu diaudit. Nilai laba 2018 belum dipastikan naik atau turun karena menanti hasil audit.
"Perkiraan labanya seperti itu, sementara audit oleh akuntan publik. Tapi besar kemungkinan tak jauh dari itu," kata Jeffry didampingi Direktur Pemasaran Mahmud Turuis. Sedangkan transaksi melalui teller naik 12 persen.
Katanya, kinerja Torang Pe Bank tahun lalu secara umum naik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari naiknya transaksi perbankan BSG tahun 2018.
Misalnya, untuk jumlah orang yang bertransaksi naik 56,9 persen. Dari sisi nominal transaksi juga naik 17 persen.
Kemudian, dari sisi jenis transaksi dan fasilitas yang digunakan untuk bertransaksi juga naik.
Mesin ATM merupakan fasilitas favorit nasabah BSG untuk bertransaksi. "Makin banyak nasabah bertransaksi nontunai lewat ATM. Tahun lalu naik 64 persen dibanding tahun sebelumnya," ujar Dendeng. Sementara untuk transaksi SMS Banking naik pesat 281 persen.
Kata Jeffry, peningkatan transaksi juga tak lepas dari inovasi pelayanan. Selain adanya aplikasi SMS Banking, BSG mulai tahun lalu menghadirkan kantor layanan BSG Weekend di empat tempat, Mantos, Megamas, Paal Dua dan Calaca. "Layanan di hari Sabtu sangat membantu nasabah kami ada pelayanan di akhir pekan di pusat perbelanjaan pula," katanya.
KINERJA 2018
- Transaksi naik 56,9%
- Nominal transaksi naik 17%
- Jenis dan fasilitas transaksi naik
- ATM merupakan fasilitas terfavorit
- Nontunai ATM naik 64%
- SMS Banking naik pesat 281%
- Layanan BSG Weekend di Mantos, Megamas, Paal Dua dan Calaca

Konsultasi ke Kemendagri
Wali Kota Manado Vicky Lumentut melakukan konsultasi dengan pusat terkait rencana pemindahan RKUD Pemkot Manado. "Pak Wali Kota sedang mendiskusikan hal itu dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri," kata Sekda Manado Micler Lakat di Pemkot Manado, Kamis (30/1/2019).
Lakat membenarkan rencana Pemkot Manado menarik RKUD dari Bank SulutGo ke BNI. Sebelumnya Kepala
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Manado Johnly Tamaka menyatakan pemindahan direncanakan berlangsung Maret. RKUD akan dipindahkan dari Bank SulutGo ke bank pemerintah lainnya. "Yang secara finansial sangat sehat, mungkin BNI," kata dia.
Menurut dia, pemindahan RKUD di bank yang sehat secara finansial akan menguntungkan Pemkot Manado dan masyarakat. Ia mencontohkan mengenai bunga pinjaman yang kecil. "ASN akan dimudahkan," katanya.
"Saya juga angkat uang bunganya bisa sampai 19 persen, sedang kalau di BNI katanya 12 persen, jelas saja kami senang," kata seorang pejabat di Pemkot Manado. ASN lainnya yang menjabat sebagai staf juga mengeluhkan bunga yang terlalu tinggi di Bank SulutGo.
Ia menghitung, selisih dengan bank lain bisa mencapai 200 ribuan. "Memang mencekik leher," kata dia. ASN pengelola lainnya membeber, proses pencairan di Bank SulutGo sering kelamaan. Akibatnya hak ASN sering terlambat. "Contohnya TPP, dari kami sudah aman tapi kendalanya di bank," beber dia.
Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Manado Johnly Tamaka mengatakan, ASN memang lebih diuntungkan karena bunga di BNI lebih rendah.
"Bunganya hanya 9 sampai 12 persen, sedang di Bank SulutGo bisa sampai 19 persen," kata dia. Dikatakan Tamaka, kredit ASN di Bank SulutGo akan di-take over BNI. "Utang pegawai beralih ke BNI," kata dia.
Dirut BSG Jeffry Dendeng menepis soal bunga kredit BSG yang dinilai terlampau besar atau berbeda jauh bahkan mencapai 19 persen dibandingkan bank konvensional lainnya di kisaran 12 persen. Kata Jeffry, kalau ada perbedaan hanya sekitar 0,5 persen. Artinya jika bank BUMN 12 persen, di BSG sekitar 12,5 persen.
OJK Sulutteggo: BSG Ingin Ganti Direksi
Isu perubahan jajaran Direksi BSG menyeruak seiring rencana penarikan RKUD Pemkot Manado dan Kotamobagu.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulut Sulteng Gorontalo Malut (OJK Sulutteggomalut), Slamet Wibowo melalui Humas, Mouren Monigir mengatakan, proses pergantian direksi tak mudah.
"Ada banyak tahapan yang harus dilalui. Tentu jika ada usulan dari pemegang saham dan diputuskan di rapat pemegang saham," ujar Mouren kepada tribunmanado.co.id, Kamis (31/1/2019).
Namun, tahapan paling penting ialah fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan pejabat. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuta Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Menurutnya, FPT ini sangat menentukan karena akan melihat sejauh mana kapasitas calon direksi. "Bisa makan waktu lama. Lalu saja menghitung bulan," ujarnya.
Katanya, ada belasan kriteria yang dilihat pada calon direksi. Syarat beda-beda untuk jabatan tiap direksi tertentu.
"Intinya, bank mau ubah direksi kapan saja bisa tapi harus FPT, ikut aturan. Kalau tak memenuhi syarat diganti calonnya," kata dia. (ndo/art)