Reuni 212 Kalah dari Poco-poco Jokowi, Guntur Romli: Bawaslu Harus Tindak

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Kekuatan Reuni Alumni 212 tak seperti yang diperkirakan. Massa yang berkumpul di Silang Monumen Nasional atau Monas, Minggu (2/11/2018), tak sebanyak peserta tarian Poco-poco yang dihadiri Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2018. Massa Jokowi waktu itu masuk rekor dunia.
Demikian kata Mohamad Guntur Romli, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

"Tari Poco-poco yang dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran pemerintah pada tanggal 5 Agustus 2018 pesertanya mengalir dari Silang Monas, Jalan Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Jalan Sudirman, masuk rekor dunia, ini Reuni 212 cuma di Monas saja," kata Guntur Romli yang juga aktivis muda Nahdatul Ulama (NU) kepada tribunmanado.co.id, Minggu kemarin.
Guntur memprediksi akan ada ‘mark up’ jumlah peserta Reuni 212 seperti sebelumnya.

"Pasti akan ada mark up jumlah peserta Reuni 212, seperti Aksi 212 tahun 2016 yang diklaim 7 jutaan, padahal kalau dibandingkan peserta Aksi 212 tahun 2016 hingga Reuni 212 tahun 2018 dengan Tari Poco-poco yang memecahkan rekor dunia pesertanya ‘hanya’ 65 ribu orang, itu Monas, Thamrin, Bunderan HI hingga Sudirman sudah tertutupi para penari. Loh ini yang cuma bikin acara 212 di Monas kok klaimnya jutaan. Mark upnya keterlaluan dan kebanyakan," tegas Guntur.

"Masuk rekor dunia (Guinness World Record) itu kan susah, harus ada bukti-bukti baik dari daftar hadir, pengamatan lapangan, yang menghitung juga dari pihak mereka, bukan klaim panitia dan gak sembarangan seperti klaim Panitia 212 yang tiba-tiba bilang, yang hadir jutaan, padahal cuma di Monas saja," ujar dia.  

Guntur Romli juga menyoroti aksi politik dalam Reuni 212. "Seperti yang diperkirakan, Reuni 212 adalah agenda politik kampanye. Buktinya, pertama, yang hadir elite-elite parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, minus (Partai) Demokrat.

Kedua, Prabowo orasi dalam acara itu dan menyampaikan dirinya adalah calon presiden 2019. Ketiga adanya teriakan-teriakan Prabowo Presiden dalam acara itu," ujar Caleg DPR RI dari PSI untuk Jatim III (Situbondo Bondowoso Banyuwangi).

Untuk itu, Guntur berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil tindakan tanpa menunggu laporan.
"Bawaslu harus menindak, gak usa nunggu laporan, ini pelanggaran yang sudah nyata, acara ini juga disiarkan secara langsung di beberapa televisi juga," ujar dia.

Reuni 212 semestinya untuk silaturahmi dan dakwah Islam. Tidak semestinya acara tersebut ditumpangi kepentingan politik. Demikian disampaikan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto.

Pemuda Muhammadiyah sebelumnya menyatakan menghormati digelarnya Reuni 212 selama berjalan atas nama dakwah Islam dan silaturahmi antarumat Islam. Pemuda Muhammadiyah tidak mengutus kadernya mengikuti acara tersebut, tapi juga tidak melarang kader yang ingin ikut.

Acara Reuni 212 yang digelar dari pukul 03.00 WIB dengan dimulai salat subuh berjemaah di Monas berlangsung damai hingga ditutup pukul 11.00 WIB. Acara dihadiri Prabowo dan elite parpol pendukung Prabowo-Sandi. Prabowo berorasi singkat dalam acara itu dan menyatakan dirinya dilarang kampanye. Namun sejumlah orang mengelu-elukan Prabowo dan berteriak 'hidup Prabowo' sambil mengacungkan dua jari.

Orator lainnya, Tengku Zulkarnaen, menyindir pembangunan infrastruktur pemerintah Jokowi. Dalam acara itu, Habib Rizieq Syihab dalam orasinya menyerukan 2019 ganti presiden. Setelah orasi Rizieq, diputar lagu 2019 ganti presiden. Acara ditutup dengan orasi Habib Bahar bin Smith, yang dipolisikan karena berkata-kata kasar menyebut Jokowi banci.

Melihat fakta tersebut, Sunanto berpendapat agenda politik telah menyusup dalam Reuni 212. Ia pun menyesalkannya. "Itu sepatutnya tidak terjadi. Karena substansi gerakan 212 ini adalah doa dan zikir," kata Sunanto. "Seharusnya dijaga subtansinya. Gerakan yang ada nilai politis seharusnya tidak menumpang gerakan 212 itu," ujarnya.

Bawaslu masih akan menyelidiki tentang Prabowo yang dielu-elukan peserta dan diputarnya lagu 2019 ganti presiden apakah masuk dalam kampanye atau bukan.

Habib Rizieq Syihab menyerukan 2019 ganti presiden di acara Reuni 212 meski Bawaslu melarang acara itu tak dipakai untuk kampanye ataupun diisi ujaran kebencian terhadap capres dan cawapres 2019. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai seruan itu sebuah aspirasi.

"Itu kan aspirasi Habib Rizieq, sah-sah saja. Saya kira sah, orang boleh berpendapat, kalau ada pendapat lain, ya silakan. Dan saya kira saya termasuk yang setuju dengan pendapat itu," ujar Fadli di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).

Fadli menilai aspirasi 2019 ganti presiden yang disampaikan imam besar FPI itu sah-sah saja. Dia pun meminta semua pihak tak naif dalam menanggapi aspirasi tersebut.

"Sekarang apa sih yang tidak ada politiknya, jadi jangan naiflah. Yang penting itu kita tahu kriteria kampanye itu ajakan dan sebagainya. Tapi kalau orang punya aspirasi mau ganti presiden, apa salahnya," katanya.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan seruan ganti presiden itu tak melanggar undang-undang, sehingga semua orang berhak menyampaikannya.

"Emang kenapa kalau kita menyatakan 2019 ganti presiden? Emang mana salahnya, di mana letak kesalahannya? Dari sudut UU juga nggak ada," ujar Fadli.

Di sisi lain, menurut Fadli, ramainya peserta Reuni 212 ini memberikan optimisme bagi pihaknya. Bahwa Pemilu 2019 akan berjalan dengan baik dan lancar. "Juga optimistis, tentu saja yang kami dukung bisa mendapat dukungan yang semakin besar dari waktu ke waktu," katanya.

Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab menyerukan 2019 ganti presiden dalam pidato di ajang Reuni 212 di Monas. Padahal Bawaslu telah melarang Reuni 212 dipakai untuk kampanye ataupun diisi ujaran kebencian terhadap capres dan cawapres 2019.

Rizieq awalnya menyebut Indonesia sedang dalam keadaan kacau dalam lima tahun terakhir. Dia pun menyerukan amanat perjuangan untuk perubahan. "Jangan lupa bahwa negeri kita saat ini sedang karut-marut. Maka kita harus melakukan perubahan," kata Rizieq dalam rekaman suara pidato yang diputar dari panggung Reuni 212, Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018).

"Dan menurut hemat saya, menurut hemat saya, menurut hemat saya, bahwa perubahan dalam waktu dekat di depan mata saya tidak lain adalah 2019 ganti presiden," imbuh Habib Rizieq.
Perlu diketahui, pada Kamis (29/11/2018), Bawaslu mengimbau tidak ada unsur kampanye dalam Reuni 212.

Bawaslu mengatakan kampanye tidak boleh dilakukan, baik oleh peserta maupun panitia acara.
"Iya, semua peserta Reuni 212 nggak boleh berkampanye, baik panitia dan peserta," ujar anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi, Kamis (29/11/2018).

Bagja mengatakan kampanye dilarang, baik kampanye pilpres maupun caleg. Selain itu, peserta atau panitia reuni 212 dilarang menghina atau menyampaikan ujaran kebencian.

Gerindra Bantah Kampanye Terselubung

PKB menuding ajang Reuni 212 merupakan kampanye terselubung capres Prabowo Subianto dengan menggunakan agama sebagai alat. Partai Gerindra membantah tudingan itu.

"Mbok ya kalau fitnah yang masuk akal, pakai logika dikit," ujar anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan, Minggu (2/12/2018).

Andre menyebut tudingan itu sebagai fitnah yang berlebihan. Pasalnya, saat hadir di acara Reuni 212, menurut dia Prabowo jelas tidak berkampanye.

"Sudah jelas tadi Pak Prabowo tidak ada berkampanye. Beliau hanya hadir sebagai tamu undangan. Dan pidatonya juga sebentar. Kedua, pihak Bawaslu juga melalui komisioner yang menonton dari televisi sudah menyatakan juga acara itu bebas dari kampanye," tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu juga ikut memantau jalannya Reuni Akbar Mujahid 212. Dari pengamatan televisi, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tidak ada unsur pelanggaran.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu juga menepis tudingan pihaknya memfasilitasi Reuni 212. Andre menegaskan acara itu murni dari umat Islam.

"Itu uang dari mana kalau kami dituduh memfasilitasi. Orang untuk kampanye Pak Prabowo saja kita minta sumbangan dari masyarakat. Kok, tiba-tiba kita yang dituduh memfasilitasi," kata Andre. "Jangan sampai Abang Karding, saking paniknya, asal komentar. Logikanya nggak masuk, Bang," imbuhnya.

Sementara itu, terkait seruan 2019 ganti presiden yang disampaikan Habib Rizieq Syihab dalam pidatonya, menurut Andre, itu merupakan hak politik imam besar FPI itu. Yang jelas, ditekankan Andre, Prabowo tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan kampanye di acara tersebut.

"Yang salah itu kalau yang namanya Pak Prabowo kampanye di situ. Lalu Fadli Zon berkampanye di situ, itu salah, sebagai BPN. Atau Pak Amien Rais sebagai BPN, salah. Tapi kalau Habib Rizieq, beliau kan orang politik atau bukan, orang parpol bukan, bukan orang Badan Pemenangan Pak Prabowo-Pak Sandi, ya silakan. Itu hak beliau, kita tak ingin mencampuri, kita hormati," tutur Andre.

Sebelumnya, PKB menilai telah terjadi perubahan tujuan pada ajang Reuni 212. Menurut PKB, aksi itu tak lebih dari kampanye terselubung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan kampanye, kampanye Pak Prabowo yang menggunakan agama, simbol-simbol agama sebagai alat," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Minggu (2/12/2018).

PDIP: Tak Pengaruh di Sulut

Kubu Jokowi-Ma’ruf Aman di Sulawesi Utara tidak merasa terganggu dengan aksi Reuni 212 yang menghadirkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Menurut Lucky Senduk, Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Sulut, isu primordialis seperti itu tidak akan mempengaruhi Sulut.

Kata dia, rakyat Sulut tidak bisa dipengaruhi oleh isu murahan tersebut. PDIP sebagai partai yang nasionalis selalu mengedepankan keberagaman. Indonesia punya kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI wajib diresapi dan tertanam dalam hati setiap anak bangsa.

Bagi kader PDIP, masyarakat tidak boleh bermain dan terjebak dengan ikut dalam mengangkat isu agama dalam kampanye.

Kata dia, seharusnya dampak dari Reuni 212 adalah lebih merekatkan persatuan dan kesatuan kader dan simpatisan serta struktural partai.

Pemilih Sulut pasti lebih terbuka wawasannya. Dengan adanya gerakan Reuni 212, pemilih akan lebih solid serta lebih pasti memilih Jokowi. Kata dia, memilih Jokowi adalah pilihan tepat dalam menjaga keragaman dan kemajuan pembangunan bangsa. (dma/tribun/dtc/kps)