Sekda Bolmong Pimpin Pembahasan APBD Tahun 2019, Program Tak Sesuai Langsung Dihapus
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019
Penulis: Maickel Karundeng | Editor: David_Kusuma
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, di Kantor Bupati lantai III sejak Rabu, Kamis (7-8/11).
Pembahasan APBD telah melalui beberapa tahapan mulai dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, hingga pembahasan bersama DPRD Bolmong tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) pada September lalu.
Pembahasan APBD dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang yang menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting yang telah terkoneksi dari tingkat pemerintah desa (Pemdes) dan Kecamatan.
”Bolmong merupakan daerah pertama di Sulut yang menggunakan aplikasi e-Budgeting dalam menjalankan proses perencanaan dan pengganggaran,” ujar Sekda Tahlis.
Baca: Empat Anggota Polres Bolmong Ditangkap Karena Terlibat Penggelapan Mobil
Baca: Disdik Bolmong Mulai Lakukan Pemetaan Tenaga Guru
Pemkab Bolmong menginginkan perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi sampai di monitoring dan evaluasi (Monev) hingga pelaporan.
“Aplikasi ini efektif dan efisien mencegah dan menekan praktek-praktek korupsi dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD, dan semua perangkat daerah atau dinas-dinas. Sehingga, program tersebut tidak memberikan celah untuk memainkan anggaran mulai dari tingkat Desa sampai daerah," tutur Sekda.
Sekda Tahlis juga melakukan kajian dan evaluasi semua program setiap perangkat daerah yang di bahas. Apabila program tidak cocok atau tidak sesuai, maka Sekda langsung memerintahkan untuk menghapus ataupun ada yang dipindahkan kegiatan yang diusulkan.
Selain itu, agenda-agenda yang tidak penting dan saat perangkat daerah tidak mampu menyampaikan atau memberikan argumentasi tentang program yang diusulkan, maka Sekda Tahlis langsung meminta admin menghapusnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Fico Mokodompit mengatakan, setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dievaluasi langsung oleh Sekda secara detail.
”Satu persatu RKA seluruh SKPD dievaluasi oleh Sekda, ini penting agar setiap program belanja di SKPD sesuai dengan standar harga yang ditetapkan dan sasaranya jelas,” jelas Fico.
Baca: Bupati Bolmong Yasti Mokoagow Temui Menpan-RB, Bahas Seputar Seleksi CPNS 2018
Ia menambahkan, apa yang telah tercantum dalam e-planning akan terintegrasi langsung dengan e-budgeting. "Jadi tidak ada lagi program-program baru diluar e-planning yang terbaca di e-budgeting semua berdasarkan sistem," jelas Fico.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone menambahkan, penerapan sistem e-Planing dan e-Budgeting merupakan upaya mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi seminimal mungkin dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD.
"Ini menjadi tolak ukur pencegahan korupsi. Menjadi satu bukti Bolmong sebagai daerah peringkat pertama dalam pencegahan korupsi,” pungkas Rio.
Baca: DPRD Bolmong Bahas Ranperda Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Serta Pakaian dan Bahasa Daerah
Bupati Yasti saat kegiatan Musrembang daerah lalu menegaskan kepada para kepala perangkat daerah agar saat menyusun program mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, program setiap dinas wajib memiliki manfaat bagi masyarakat bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran saja.
Lanjut Yasti, semua itu demi pencapaian visi misi Pemkab Bolmong menuju Bolmong Hebat.
