Tanggapi Long March di Bitung, MUI Sulut: Tak Usah Ikut Aksi 211

“Maka dengan aksi ini, kita pertunjukan bendera yang bertuliskan kalimat Lah Ilaaha Ilallaah Muhammadar Rasulullah dan tidak sama sekali ada kaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” sebut dia.
Sebelum HTI, bendera tersebut sudah ada, maka dalam aksi ini kami bawah bendera yang bertuliskan Tauhid, agar masyarakat juga tidak alergi dengan kalimat tersebut," tegasnya.

Di Jakarta, massa aksi 211 nampak memenuhi area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Sejumlah polisi terlihat berjaga di sejumlah titik area Masjid Istiqlal. Massa aksi terlihat mengenakan atribut seperti bendera, topi, dan ikat kepala. Setelah salat Jumat berjemaah di Masjid Istiqlal, massa bergerak menuju kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) untuk melakukan aksi.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut aksi Bela Tauhid merupakan tindakan yang mubazir.

Perwakilan massa Aksi Bela Tauhid bertemu dengan pihak Kemenko Polhukam. Massa menggelar aksi terkait pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat.

Sejumlah perwakilan massa masuk ke gedung Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat pada pukul 14.27 WIB. Tapi orator menyebut ada sembilan perwakilan yang masuk ke Kemenko Polhukam, di antaranya Ahmad Michdan dan Eggi Sudjana. Diinformasikan, perwakilan ditemui langsung Menko Polhukam Wiranto.

Jubir FPI Slamet Ma'arif mengatakan, ada dua tuntutan terkait aksi, yakni pengakuan pemerintah terkait bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar di Hari Santri Nasional (HSN), Garut adalah bendera tauhid. Kedua, meminta penegak hukum bertindak adil dan mengusut aktor intelektual yang membuat insiden pembakaran terjadi.

Sebelumnya, dalam perjalanan ke Istana Negara, mereka melintasi Jalan Medan Merdeka Timur, tepatnya di depan Galeri Nasional. Saat melintas di kawasan itu, mereka mencopot sebuah spanduk bertulis "Siap Menangkan Prabowo-Sandi Pilpres 2019" yang terpasang di jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Woy copot itu, copot, copot, copot," seru sejumlah orang sambil menunjuk-nunjuk spanduk tersebut.Tak lama, sejumlah orang mencopot spanduk tersebut.

JK Tolak Tuntutan FPI

Front Pembela Islam atau FPI meminta pemerintah mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jabar pada peringatan Hari Santri merupakan bendera tauhid yang tidak berkaitan dengan ormas mana pun. Wapres Jusuf Kalla menyatakan pengakuan itu tak perlu dilakukan pemerintah.

"Tidak perlu (bendera tauhid diakui pemerintah), ya pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu," kata JK di IPDN, Jatinangor, Bandung, Jumat (2/11/2018). JK mengatakan, pemerintah tidak pernah membuat aturan terkait bendera, seperti bendera hitam bertuliskan tauhid.

"Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera ini harus begini. Tidak, tidak," ujarnya. "Bahwa masing-masing menganggap itu (bendera tauhid), silakan. Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan," lanjutnya.

Juru bicara FPI Slamet Ma'arif menjelaskan Aksi 211 berfokus pada dua tuntutan, yaitu meminta pemerintah mengakui bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera tauhid dan meminta aparat melakukan penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pembakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid.

"Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan undang-undang ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah, ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu," kata Slamet di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).

"Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, bahwa itu bendera ormas tertentu, padahal faktanya dari sudut agama, undang-undang, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya, itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar," ujar Slamet.