Meredam Intoleransi dengan Semangat Sumpah Pemuda, Presentasikan Keragaman di Indonesia

TRIBUNMANADO.CO.ID - Soal intoleransi kerap menjadi tantangan dalam menjaga semangat Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober 2018.

Salah satunya hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan 56,9 persen guru di Indonesia memiliki opini intoleran secara eksplisit dan 46,01 persen memiliki opini radikal.

Peringatan Sumpah Pemuda (28/10/2018) yang juga dilaksanakan Sekolah Global Sevilla merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan kebanggan sebagai bangsa Indonesia.  Fanatisme bisa bersumber dari keluarga

Tidak hanya melaksanakan upacara bendera, untuk menumbuhkan semangat 'Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa', para siswa, guru dan staff sekolah Global Sevilla mempresentasikan keragaman dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

"Saat ini ideologi intoleransi sudah merasuki juga para orangtua. Di rumah mereka mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi fanatik dan mengarah pada intoleransi. Mereka juga akhirnya mempengaruhi kebijakan sekolah karena orang tua saat ini memiliki kekuatan sosial untuk mempengaruhi kebijakan sekolah," kata Robertus Budi Setiono, Direktur Global Sevilla School saat dihubungi Kompas.com.

Baca: Ini Pesan Sekkot Manado Micler Lakat saat Peringatan Sumpah Pemuda di Pemkot

Menurutnya, intoleransi di sekolah disebabkan multiplier effect mulai dari penyusupan ideologi ekstrem berkedok agama, pembiaran hingga monitoring yang kurang kuat.

"Sebenarnya perangkat dalam struktur kependidikan di lembaga pemerintah sudah cukup baik hanya sayang kurang diberdayakan dengan optimal," ujarnya.

Menjaga netralitas dunia pendidikan

Ia menambahkan, pemerintah harus tegas dalam memonitor dan menjaga kenetralitasan dunia pendidikan. "Jangan sampai pula unsur fanatisme agama maupun politik merasuk masuk ke dunia pendidikan dan memanfaatkan dunia pendidikan untuk kepentingan pihak tertentu," ujar Robertus.

Ia menyampaikan, ada Dewan Pendidikan dan juga Komite Sekolah yang dapat diberdayakan sebagai patner pemerintah untuk melakukan fungsi monitoring agar jangan sampai intoleransi dan juga politik praktis masuk dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Baca: Upacara Sumpah Pemuda di Bolmong Dirangkaikan dengan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS