Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tinggi, Swara Parangpuan MoU dengan Lembaga Pendidikan

LSM Swara Parangpuan menandatangani perjanjian kerja sama pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di satuan pendidikan di Sulut.

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tinggi, Swara Parangpuan MoU dengan Lembaga Pendidikan
ISTIMEWA
LSM Swara Parangpuan menandatangani perjanjian kerja sama pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di satuan pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - LSM Swara Parangpuan menandatangani perjanjian kerja sama pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di satuan pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut).

Kerja sama ini bersama unsur Dinas Pendidikan dan perwakilan Kepala SMA/SMK di Manado, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi, Dinkes, Dinsos, Kanwil Agama, Polda, BNN, LSM dengan isu perempuan dan anak.

Personel Swara Parangpuan Sulut, Mun Djenaan mengatakan kerja sama ini untuk menyebarluaskan informasi antar pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di satuan pendidikan di Sulawesi Utara.

Adanya program bersama yang disepakati sebagai implementasi dari kerja sama ini.

Menurutnya ini agar pemahaman peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan di satuan pendidikan.

"Tingginya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, harus menjadi perhatian serius semua pihak," ujarnya Jumat (26/10/2018).

Data kasus kekerasan terhadap perempuan hasil pantauan media yang dilakukan oleh Swara Parangpuan tahun 2017 ada 268 kasus di mana 137 kasus atau 51 persen adalah kasus perkosaan.

117 orang atau 85 persen korban perkosaan berstatus pelajar dengan rentang usia 6-18 tahun.

87 atau 64 persen pelakunya adalah pacar.

85 persen status korban adalah pelajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Di mana Kementerian Pendidikan mewajibkan sekolah untuk memiliki prosedur dan jaring pengaman dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap siapapun, oleh siapapun. (Tribun Manado/Finneke Wolajan)

Penulis: Finneke
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved