Breaking News:

Setelah UI, UGM Menghasilkan Doktor Hukum Kepabeanan

Budi Nugroho berhasil meraih gelar doktor hukum kepabeanan di Universitas Gadjah Mada, Jumat (19/10/2018)

Tribun Manado
cukai4 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah Universitas Indonesia, kini Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta meluluskan doktor ilmu hukum kepabeanan.

Gelar doktor ilmu hukum kepabeanan itu diraih Budi Nugroho saat promosi di UGM, Jumat (19/10/2018).

Dr Budi Nugroho adalah Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) eks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang baru saja terseleksi sebagai Hakim Pengadilan Pajak.

cukai2
(Tribun Manado)

Di depan para penguji, Budi berhasil mempertahankan disertasi yang mengkaji tentang “ Aspek Hukum dan Implementasi Pelimpahan Tanggung Jawab Bea Masuk Kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)” sebagaimana dalam Pasal 31 Undang Undang Kepabeanan (UUK).

Lewat disertasi berjudul "Pengalihan Tanggung Jawab atas Utang Bea Masuk dari Importir kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan" , Budi merekomendasikan agar Pasal 31 UUK dihapus.

cukai1
 (Tribun Manado)

Alasannya, selain tidak efektif dilaksanakan (tidak dilaksanakan secara konsisten oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dari aspek historis, sosiologis, ekonomi, filosofis, dan hukum pun sudah tidak relevan lagi.

Dalam disertasi, Budi menjelaskan bahwa Pasal 31 UUK  mengatur bahwa tanggung jawab atas utang bea masuk akan berpindah ke PPJK apabila importir tidak ditemukan.

cukai4
 (Tribun Manado)

Pengalihan ini menerapkan asas praduga bersalah demi pemenuhan hak negara. Pengalihan tanggung jawab ini merupakan policy negara yang bertujuan untuk pemenuhan penerimaan negara dari sektor bea masuk.

Berdasarkan penelusuran, selama 2017 hanya Kantor Pelayanan Utama BC Tanjung Priok yang melakukan pengalihan tanggung jawab atas utang bea masuk dari importir kepada PPJK.

cukai3
(Tribun Manado)

Ada tujuh kasus pengalihan utang bea masuk, namun bea masuk yang seharusnya dibayar, belum sepenuhnya dilunasi, karena KPU BC Tanjung Priok hanya dapat mencairkan jaminan PPJK, kemudian PPJK berhenti bekerja dan tidak melunasi kekurangan pembayaran bea masuk yang terutang.

Halaman
12
Editor: Sigit Sugiharto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved