Kepala Kantor Pajak Ambon Tersenyum Tiba di KPK: Sri Mulyani Kecewa

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - La Masikamba selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/10). Turun dari mobil tim penyidik KPK, ia tiba sekira pukul 11.17 WIB. Sambil menyeret koper dan menenteng sebotol air mineral, La Masikamba terus berjalan menuju pintu masuk Gedung KPK.

Saat mendekat awak media, ia hanya melempar senyum. Pria yang mengenakan kaus putih berbalut jaket kulit hitam itu tak berkata sepatah katapun.
Sebelum La Masikamba datang, tiba seorang pria yang juga turut ditahan.

Namun identitas dari pria tersebut belum diketahui. KPK pada Rabu (3/10) menemukan uang Rp 100 juta dalam operasi tangkap tangan di Ambon, Maluku, Rabu (3/10). Dalam kegiatan itu, petugas KPK menangkap enam orang.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK awalnya mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Diduga telah terjadi transaksi pemberian uang terkait upaya pengurangan pembayaran pajak. Dalam kegiatan ini, beberapa orang yang ditangkap yakni pejabat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Maluku-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak.

Jadi Tersangka

Usai memeriksa La Masikamba, penyidik KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon itu jadi tersangka. Ia ditetapkan tersangka bersama Supervisor Pajak KPP Pratama Ambon SR (Sulimin Ratmin) serta seorang pemilik CV. AT, AL (Anthony Liando).

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menerangkan ketiganya menjadi tersangka terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon. "Setelah mendapat informasi dari masyarakat, serangkaian kegiatan penyelidikan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Rabu, 3 Oktober 2018 di beberapa lokasi di Kota Ambon," tutur Laode.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 5 orang di Ambon, yaitu LMB, SR, AL, serta dua orang pegawai pajak KPP Pratama Ambon lainnya.

"Kronologis sebagai berikut, hari Rabu, 3 Oktober pagi, LMB datangi toko CV. AT milik AL di Ambon untuk bertemu AL. Tim mengamankan yang bersangkutan di depan toko CV. AT sesaat setelah keluar toko pukul 10.30 WIT,"kata Laode saat menjelaskan kronologi OTT.

Setelah itu, ungkap Laode, tim mengamankan pasangan AL dan E di toko tempat usaha tersebut sekitar pukul 10.45 WIT. Tim kemudian membawa ketiganya ke kantor Brimob untuk menjalani pemeriksaan awal.

"Paralel dengan tim KPK lainnya, mengamankan SR, dan dua rekannya sesama pegawai pajak di KPP Pratama Ambon," ungkapnya. "Kemudian tim membawa SR ke rumah yang bersangkutan untuk mengambil uang yang diduga diterima dari AL sebesar Rp 100 juta. Setelah itu yang bersangkutan dibawa ke kantor Brimob Ambon," imbuh Laode.

Pada Kamis, 4 Oktober 2018, Laode melanjutkan, kelima orang tersebut diterbangkan ke Jakarta. "Dari lokasi, tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa setoran bank Rp 20 juta dari AL ke SR, melalui rekening anak SR. Uang tunai Rp 100 juta dari tangan SR. ATM dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Muhammad Sai, dari LMB," ujar Laode.

Dalam perkara ini, La Masikamba bersama-sama dengan tim pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Ambon diduga menerima hadiah atau janji dari swasta atau pengusaha terkait Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai total yang harus dibayar antara Rp 1,7-2,4 miliar. La Masikamba selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak di wilayah Ambon karena ada indikasi mencurigakan.

"Salah satunya adalah WP atas nama AL," ujar Wakil Pimpinan KPK Laode M. Syarif.
Atas dasar surat tersebut, lanjutnya, La Masikamba memerintahkan Sulimin Ratmin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anthony Lianda. Laode mengatakan secara teknis pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Sulimin dengan pengawasan langsung La Masikamba.

"Rencana pemeriksaan kemudian dibuat oleh SR dengan persetujuan LMB. Salah satu hasil profillingnya adalah adanya peningkatan harta," papar Laode. Dari perhitungan wajib pajak perorangan AL sebesar antara Rp 1,7-2,4 miliar melalui komunikasi antara Sulimin dan Anthony serta tim pemeriksa lainnya dinegosiasikan hingga beberapa kali menjadi kewajiban pajak orang pribadi tahun 2016 atas nama Anthony Lianda sebesar Rp 1,037 miliar.

"Atas kesepakatan tersebut terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta yang diberikan secara bertahap," kata Laode.
Diduga selain pemberian tersebut, La Masikamba menerima pemberian lainnya dari Anthony Lianda sebesar Rp 550 juta. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Anthony Lianda disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Atas perbuatannya, Sulimin Ratmin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara La Masikamba disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sri Mulyani Kecewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekecewaannya terhadap operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pajak wilayah Maluku-Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tentu saya kecewa sekali terhadap apa yang dilakukan oleh tim KPP (Kantor Pelayanan Pajak) itu dan beberapa staf yang melakukannya," kata dia.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh wajib pajak (WP) untuk terus melaporkan jika da pihak-pihak di kantor pajak yang melakukan tindakan yang dianggap tidak wajar, seperti pemeresan atau yang lain. Tapi setidaknya, atas kejadian ini bisa menjadi koreksi di tubuh Direktorat Jendral Pajak.

"Dengan adanya KPK melakukan OTT sebenarnya juga membantu kami karena sebetulnya indikasi sudah ada, peringatan dininya sudah diberikan ke yang bersangkutan, saya rasa dengan adanya OTT ini akan menjadi bahan untuk koreksi," tambah dia.

Bahkan secara khusus, ia sudah meminta kepada Inspektur Jendral dan Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kerja ditubuh Ditjen Pajak. "Peringatan dini kalau sudah ada kenapa tidak efektif mencegah terus? Kita dalam hal ini sampai harus dikoreksi oleh institusi seperti KPK," katanya. (Tribun Network/dik/ham/wly)