Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Asian Games 2018

Pimpinan KPK Merasa Terusir dari Istora Senayan

Laga Badminton di Istora Senayan diwarnai insiden 'pengusiran' pejabat. Kali ini Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang membagikan

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan kepada wartawan saat konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/9/2017). KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Anang Sugiana Sudihardjo menjadi tersangka ke enam dalam kasus mega korupsi tersebut. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Laga Badminton di Istora Senayan diwarnai insiden 'pengusiran' pejabat. Kali ini Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang membagikan pengalaman 'diusir' penyelenggara Asian Games 2018 saat menyaksikan atlet Badminton berlaga.

Pengalaman itu dibagikan melalui akun Twitter miliknya, @LaodeMsyarif.

"Tiba-tiba diusir dari seat yang sudah kami beli karena mau didedikasikan buat VIP, tapi setelah minta penjelasan, panitia mana aturannya, dia bilang `kebijakan panitia' #AsianGames18Badminton @AnjelMalk @unilubis untung setelah liat penonton protes, mereka panggil lagi," begitu isi cuitan Laode Syarif.

Lebih lanjut, Laode menegaskan bahwa dirinya membeli tiket bukan VIP dan duduk sesuai kelas tiketnya. Namun dirinya diusir oleh panitia karena tempat duduknya itu akan ditempati VIP.

"Saya mau TEGASKAN dan sampaikan bahwa saya membeli tiket BUKAN VIP dan DUDUK SESUAI KELAS TIKET SAYA (bukan VIP) dan itu ditunjukan tempatnya oleh panitia.

KPK menggelar jumpa pers terkait OTT Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018).
KPK menggelar jumpa pers terkait OTT Kalapas Sukamiskin, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Tapi setelah duduk sesuai kelas tiket saya, ada Panitia lain lagi yg mengusir krn mau disisihkan buat VIP. Case close," papar Laode M Syarif dalam cuitannya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku menerima laporan dugaan permintaan tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan oleh beberapa pejabat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tidak main-main, laporan permintaan tiket itu kini tengah diusut lembaganya. Beberapa nama pejabat yang meminta tiket kepada penyelenggara INASGOC telah dikantongi KPK.

"Laporannya memang banyak pejabat minta tiket ke panitia, ada juga BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat," ujar Agus.

Agus memastikan pihaknya akan menindak hal tersebut karena itu sudah masuk ke ranah gratifikasi yang menjadi urusan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta para pejabat yang meminta atau menerima tiket pertandingan Asian Games 2018 melaporkan kepada KPK.

Asian Games 2018
Asian Games 2018 (Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan)

"Sehingga kami imbau agar para pejabat segera melaporkan ke direktorat gratifikasi KPK jika telah menerima tiket tersebut," ujarnya.

Pelaporan gratifikasi, kata Febri, bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di Android atau IOS atau akses gol.kpk.go.id.

Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, KPK akan melakukan analisis apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Media PR Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) M Buldansyah menjelaskan insiden yang dialami Laode M Syarif.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved