KPK Kejar Peran Artis Inneke: Korupsi di Penjara Sudah Akut

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Persekongkolan dan penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, bukan hanya perbuatan oknum dan bersifat kasuistis, melankan sudah sistematis.

"Kejadian itu (operasi penangkapan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen) penting, karena itu kami menganggapnya bukan oknum lagi. Itu sudah sistematik," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Agus menyayangkan, korupsi di lapas masih terus terjadi. Menurutnya, pengelolaan di dalam lapas sungguh memprihatinkan.

"Tujuan kita memasukkan (narapidana) ke lapas itu kan nanti supaya saat kembali ke masyarakat menjadi sadar, menjadi baik lagi. Tapi kalau pengelolaannya banyak korupsi, itu kan sangat memprihatinkan," kata Agus.

KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen dalam operasi tangkap tangan pada Sabtu (21/7) lalu. Wahid diduga menerima suap dalam bentuk uang dan mobil terkait fasilitas khusus untuk sejumlah narapidana kasus korupsi.

KPK menyita barang bukti berupa dua mobil yang diberikan kepada Wahid dan uang tunai Rp 279 juta serta 1.140 dolar AS. KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahid dan Hendry Saputra (staf Lapas Sukamiskin) sebagai penerima suap. Pemberi suap yaitu Fahmi Darmawansyah (suami artis Inneke Koesherwati) dan napi pendampingnya, Andri Rahmat.

Agus Rahardjo mengungkapkan penyidik masih mendalami peran Inneke dalam kasus suap itu. Inneke sempat ditangkap dan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

"Karena suaminya di dalam (lapas), dia (Inneke) di luar, mobil-mobil itu (mobil suap untuk Kalapas Sukamiskin) antara lain atas usaha dia juga. Tapi kan perlu didalami juga," ujar Agus.
Agus menyebut, ada dugaan Inneke membantu Fahmi untuk membelikan dua mobil yang kemudian diberikan kepada Wahid Husen.

Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam kamar tahanannya. Narapidana kasus korupsi proyek pengadaan radari di Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu juga mendapat fasilitas khusus untuk bebas keluar masuk Lapas Sukamiskin.
Rekomendasi tak jalan

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut betapa lemahnya pengawasan di lapas. Menurutnya, KPK telah melakukan kajian sejak 2008 tentang sistem di lapas. Hasil kajian itu, telah diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dari hasil itu, ucap Laode, belum seluruhnya dijalankan. "Rekomendasinya belum dijalankan secara utuh," ujarnya.

Satu di antaranya, tidak ada kode etik yang ketat bagi jajaran Ditjen Pemasyarakatan dan rendahnya keterbukaan informasi pemberian asimilasi. "Begitu juga soal bebas bersyarat, cuti bersyarat, serta rendahnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pelayanan masyarakat," kata Laode.
Laode menambahkan, sarana pengaduan terhadap sistem di lapas belum efektif. Paling penting, adanya dualisme pengurus lapas.

"Sebenarnya bukan Dirjen Pemasyarakatan yang berkuasa, tapi Sekjen Kemenkumham. Makanya pernah dirjen sebelumnya mengundurkan diri. Jadi kalau ada rapat dengan Kemenkumham tolong ini diperhatikan karena Ibu Dirjen hanya ngomong tentang teknik saja," ujar Laode.

Sebagai upaya pencegahan, KPK akan terlibat dalam pembenahan di jajaran Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. "Kami akan coba bagaimana tim pencegahan terintegrasi supaya bisa membenahi semuanya," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Menurut Basaria, pemberantasan korupsi di lapas tak hanya dalam bentuk operasi tangkap tangan.Berdasarkan kajian KPK, ucap Basaria, satu di antara permasalahan yaitu soal anggaran.

"Kami segera bicarakan, sudah barang tentu tidak hanya KPK saja. Pihak Kemenkumham juga terlibat secara menyeluruh. Dalam waktu dekat kami akan ke sana," tutur Basaria.

Tersangka Wahid belum bersedia memberi komentar mengenai kasus yang membelitnya. Ia hanya melambaikan tangan dan tersenyum ketika ditanya oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin.

Kamar Jero Wacik Tak Ada AC

APA yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi penanggakapan dan penggeledahan? Jero Wacik, mantan Menteri ESDM yang kini menghuni Lapas Sukamiskin, mengatakan kondisi penjara itu kembali normal.

"Sekarang sudah normal. Kami di sana oke-oke saya, kami baik-baik saya ya," ujar Jero Wacik, terpidana korupsi di Kementarian ESDM, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/7). Ia berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena mengajukan peninjauan kembali (PK).

Jero Wacik sempat bertemu Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, Minggu (22/7) ketika pejabat Kemenkumham tersebut menggelar inspeksi mendadak di Lapas Sukamiskin.

"Jadi, urusan operasi tangkap tangan silakan berjalan, kami yang di dalam ya baik-baik saja. Jadi kalau dibilang apa namanya saungnya mewah, nggak lah. Saudara yang sudah pernah ke sana pasti tahu, itu gubuk-gubuk gitu kok," ungkapnya.

Saung atau gazebo yang di bangun di Lapas Sukamiskin memang menjadi kontroversi karena sering dipakai narapidana korupsi untuk menerima kunjungan (besuk). Saung itu dibangun menyerupai kafe. Sri Puguh berjanji bakal membongkar saung itu.

Ditanya soal fasilitas mewah, Jero Wacik menjelaskan kamar selnya jauh dari mewah karena tanpa AC (pendingin ruangan) dan fasilitasnya biasa saja. Mengenai kloset duduk, menurut Jero Wacik, bukanlah kemewahan.

Menurutnya, memang ada beberapa kamar mandi yang kini klosetnya diganti dari jongkok menjadi duduk. "Tempat saya ya standar, kamar mandi kemudian WC. Klosetnya ada yang jongkok, lalu diganti kloset duduk karena ada yang pada sakit, nggak kuat jongkok," katanya.

Jero wacik mengaku kenal dengan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen. "Ya kenal lah, masak nggak kenal," katanya. Ditanya apakah dia pernah ditawari fasilitas mewah mulai dari pendingin ruangan (AC), dispenser, kulkas dan lainnya, Jero Wacik mengaku tidak pernah ditawari.

"Nggak pernah ada saya ditawari. Saya tidak ditawari apa-apa, jangan ngarang-ngarang. Saya juga tidak punya saung, kamar saya tidak ada AC, tidak ada kulkas," jawabnya.

Hasil sidak Dirjen Pemasyarakatan di Lapas Sukamiskin, sejumlah barang dikeluarkan dari penjara itu. Ada uang ratusan juta ditemukan di sejumlah kamar terpidana kasus korupsi.

"Uang jumlah totalnya mencapai Rp 102 juta. Dari seluruh kamar, uang itu kami sita kemudian dilabeli milik siapa saja," ujar Sri Puguh Budi Utami.

Paling banyak, uang milik Ahmad Kuncoro sebesar Rp 5,5 juta. Ahmad Kuncoro adalah mantan Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia, terpidana 12 tahun penjara.

Lantas, bagaimana bisa uang jutaan tersebut bisa berada di kamar tahanan? Sri menegaskan peredaran uang di lapas tidak diperbolehkan. "Tidak boleh ada peredaran uang. Uang itu biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di luar makan yang disiapkan," katanya.

Pada kesempatan itu, ditemukan barang-barang lain yang tidak seharusnya ada di sel. Ada kulkas, televisi, pemanggang roti, pemanas kopi, dispenser, penanak nasi, ponsel, mini tape, speaker, gas untuk memasak mulai dari 5 kg hingga 50 kg, dan kompor.
"Harusnya semua barang ini tidak bisa masuk ke dalam kamar narapidana," ujar Sri Puguh.

Lantas bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk, jika tidak melibatkan petugas lapas? "Saya baru masuk (menjabat Dirjen Pemasyarakatan) 4 Mei 2018. Sesuai instruksi Pak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly) untuk dilakukan penataan, kembali pada standar yang harus dijalankan," ujarnya. (tribunnetwork/tribunjabar/fel)