Survei Politik Memang Pesanan tapi Tetap Utamakan Metodologi
Tak bisa dipungkiri survei politik merupakan pesanan kandidat atau partai tertentu, tapi lembaga survei tetap harus menjaga kualitas.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Alexander Pattyranie
Di situ paling utama diukur popularitas ketersukaan, dam dukungan.
Singkatnya tingkat keterkenalan (popularitas), semakin dikenal semakin disukai.
"Sebab itu ada istilah tak dikenal tak disayang," ujarnya.
Tapi meski dikenal belum tentu disuka. Bisa saja dikenal karena kasus, perbuatan tercela, hingga orang tidak suka.
"Setelah disuka belum tentu didukung. Kita bisa suka a, b,c tapi belum menentukan dukungan ke siapa. Itu yang diukur selanjutnya," kata dia.
Belum sampai di situ, setelah didukung, belum tentu dipilih hari H.
"Tingkat pilihan inilah yang kemudian disebut elektabilitas," jelasnya.
Lembaga survei biasa melakukan kontrak dengan user.
Kemudian user yang memanfaatkan data survei itu, hak user untuk menyimpan data tersebut atau mengekspos
"Hak ekslusif user karena, punya mereka," Kata dia.
Memang ada survei juga bukan pesanan kandidat, melainkan untuk kepentingan pemberitaan seperti survei Litbang Kompas yang mendukung pemerintahan media.
Biasanya Indonesia Observer menangani satu kandidat dalam Pilkada tujuannya untuk menjaga etika karena terikat kontrak.
Kecuali kontrak berakhir, kemudian ada permintaan survei dari kandidat lain maka lembaga surveinya terbuka untuk membantu
survei idealnya mulai sajikan setahun sebelumnya.
Karena efektifnya tahapan Pilkada biasa 6 bulan berjalan
Sebelum penetapan calon, 6 bulan sebelumnya kandidat sudah ada hasil survei, karena itu juga menjadi patokan partai untuk memutuskan calon yang diusung
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/andre-mongdong_20180510_105213.jpg)