Jokowi Utus Tim Cek KEK Bitung: Targetkan Beroperasi 16 Mei 2018
Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung harusnya sudah beroperasi, nyatanya sampai saat ini masih mandek.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung harusnya sudah beroperasi, nyatanya sampai saat ini masih mandek.
Masalah KEK ini menjadi perhatian serius Presiden Jokowi hingga mengutus Tim Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional berkunjung ke Kantor Gubernur Sulut, Selasa (10/4/2018).
Sekjen Wantanas Irjen Pol Tjetjep Agus Supriyatna mengatakan, kedatangan tim ingin melihat sejauh mana perkembangan proyek KEK Bitung.
"Tahun 2017, KEK ini seharusnya sudah beroperasi makanya kita akan menampung permasalahan-permasalahan ini untuk bisa diselesaikan," kata Tjetjep ketika rapat bersama di Ruang FJ Tumbelaka, Selasa (10/4/2018).
KEK memiliki tiga proyek utama, perikanan , pengelolaan kelapa, dan farmasi. "Kita akan melihat tiga proyek ini apakah sudah maksimal," kata Tjetjep.
Dari laporan sementara masalah KEK yang menonjol adalah permasalahan lahan. "Apakah itu dikuasai oleh masyarakat atau eks perusahaan," ujar dia.
Selain KPK ada pula proyek pendukungnya, seperti Tol Manado-Bitung, Hub Port Bitung, Pelabuhan Samudera, perpanjangan landasan Bandara Sam Ratulangi, pembangunan distribusi air, dan pembangkit listrik.
"Kita akan lihat sudah berapa kilometer proyek jalan tol sudah terbangun kemudian juga akan dilihat peningkatan pelabuhan. Untuk listrik PLTU atau PLTB," kata dia.
Tjetjep meminta Pemprov Sulut menyiapkan laporan yang nanti akan diteruskan ke Presiden Jokowi. "Kami melakukan kajian untuk pembelajaran permasalahan selanjutnya kita tampung permasalahan ini, dan kita kaji setelah itu membuat laporan ke Presiden apa yang akan ditindaklanjuti," kata dia.
Sekprov Sulut, Edwin Silangen menyampaikan kunker Setjen Wantanas memberi motivasi KEK bisa segera beroperasi. Pemprov Sulut akan mendalami permintaan Wantanas, dan siap melengkapi data-data.
"Termasuk akan mengunjungi langsung tempat-tempat pembangunan strategis seperti KEK, Jalan Tol dan Pelabuhan Hub Port," ujar Edwin.
Menyangkut KEK Bitung yang tak kunjung beroperasi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun cukup kesal dengan kondisi ini, persoalannya hanya karena regulasi.
Gubernur mengibaratkan mandeknya KEK Bitung ibarat sebuah ular sudah dilepas kepalanya, tapi ekornya masih ditahan.
Perumpamaan ini langsung ditujukan Olly ke pemerintah pusat. Regulasi pemerintah pusat yang masih menghambat. "Sulut diberikan KEK, tapi regulasi dipegang terus, (Pemerintah pusat)" kata dia.
Pemprov sudah habis uang untuk mewujudkan KEK, bebaskan lahan, bangun infrastruktur, ratusan miliar sudah ludes. "Semua sudah disiapkan tapi tak bisa dimanfaatkan, karena regulasi tak dibuka, bukan sedikit duit habis, kan sayang, " kata Olly.
