Indentitas Warga Tak Sinkron, Pemerintah Bakal Minimalisir Persoalan Program BPJS
Proses administrasi kesesuaian data warga tidak sinkron, hal ini mengakibatkan persoalan pada program bidang kesehatan oleh Pemerintah
Penulis: Christian_Wayongkere | Editor:
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Manado Christian Wayongkere
Mitra, Tribunmanado.co.id - Sejumlah persoalan ditemui pada program pemerintah bidang kesehatan, yaitu jaminan kesehatan lewat proteksi Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
Persoalan didapati masih ada proses administrasi kesesuaian nama, nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir hingga alamat warga.
Misalkan nama A dalam identitas kependudukan di kartu BPJS dengan alamat B namun yang tertera C.
"Fisik kartu BPJS sudah kami dapat dari pemerintah namun banyak tidak sesuai dengan data pribadi penerima kartu," jelas Bobi Kawuwung warga Ratahan, Jumat (6/4).
Ketidak sesuaian meliputi alamat yang keliru, nama sudah benar, tanggal lahir peserta yang sama sekali berbeda jauh dengan data rilnya. Apalagi soal NIK yang bagi kami akan sangat berdampak pada penggunaan kartu ini nantinya," terang Kawuwung.
persoalan yang terjadi diakui Kawuwung akan sangat berpengaruh, sehingga pemerintah diminta untuk segera melakukan langkah strategis secara cepat dan tanggap menyelesaikan masalah ini.
"Program BPJS sangat baik dan akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Tinggal bagaimana membenahi sistem pendataan yang benar untuk meminimalisir persoalan dikemudian hari," kata dia.
Dia menilai program ini oleh pemerintah sudah menggelontorkan banyak biaya.
Apa jadinya kalau tidak bisa digunakan disaat masyarakat akan melakukan pelayanan kesehatan.
Terpisah Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Mitra mengakui jika persoalan tersebut sudah dilaporkan ke instansi terkait.
Untuk persoalan kekeliruan data bukan lagi kewenangan Dinsos.
"Dalam hal ini, kami hanya sebagai verifikator dan pendistribusi. Kalau soal kekeliruan nama dan lain sebagainya, semua data dari diakomodir dari capil dan diproses lewat BPJS," kata Kepala Dinsos Kabupaten Mitra Fenggi Wurangian.
Pihaknya berjanji masalah tersebut akan meminimalisir setiap kekeliruan yang ada, apalagi program ini sifatnya universal yang berdampak pada hal urgen dimasyarakat terkait pelayanan kesehatan.
"Ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah lintas instansi untuk mengevaluasi," pungkasnya.
