Sandiaga Salahkan Pemprov DKI Soal PKL Melawai Berdagang di Trotoar
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mau mmenyalahkan para pedagang kaki lima
lihat foto
"Jadi permasalahannya itu adalah ketidakmampuan kita, Pemprov, untuk mewajibkan gedung-gedung tersebut menghadirkan lokasi untuk pedagang kecil. Itu permasalahannya. Kita buka-bukaan aja. Bukan salahnya PKL. Salahnya Pemprov, salahnya pemilik gedung," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Sabtu (3/3/2018).
Sandiaga mengatakan, kemunculan PKL didorong kebutuhan warga sekitar. Ia berencana memanggil pemilik gedung di sekitar Melawai, termasuk kantor lamanya di Recapital.
Dari pendataan sementara, Gedung PLN di Melawai tidak mampu menampung PKL yang ada.
"Gedung PLN kemarin kami sudah dapat datanya. Hanya punya 300 kursi. Sementara yang bekerja di sana 2000. Dan pengunjungnya mungkin 5000. Jadi 7000. Kalau hanya 300 kursi tidak cukup. Dan tempat berjualannya selama ini kosong, karena harganya tidak bersaing. Sementara kalau berjualan di luar, bersaing," katanya.
Sandiaga berjanji akan memberi solusi yang adil bagi para PKL yang sudah belasan tahun berjualan di sana. Ia akan menata dan memberikan tempat yang layak.
Masalah PKL di Melawai mencuat ketika mereka pasang spanduk OK OCE meski mereka bukan anggota OK OCE.
Sandiaga lalu menyatakan akan menggunakan hak diskresinya untuk tidak menggusur mereka dari trotoar.
Namun dia kemudian membatalkan diskresi itu setelah ditantang untuk memberikan diskresi yang sama bagi PKL berjualan di depan Istana Presiden.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKL Melawai Berdagang di Trotoar, Sandiaga Salahkan Pemprov DKI",
