Ini Langkah Polda Sulut Antisipasi Gesekan Pendukung saat Pilkada 2018
Kapolda Sulut Irjen Bambang Waskito memerintahkan pejabat utama dan kapolres untuk memetakan wilayah rawan.
Penulis: Handhika Dawangi | Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID - Polda Sulut punya cara untuk mengantisipasi gesekan antar-pendukung pada Pilkada 2018.
Kapolda Sulut Irjen Bambang Waskito memerintahkan pejabat utama dan kapolres untuk memetakan wilayah rawan.
"Itu sudah saya sampaikan jauh sebelumnya. Siapa calon-calon yang akan bertarung nanti harus sudah diketahui," ujar Waskito, Minggu (31/12/2017).
Dengan mengetahui calon-calon ini, maka sudah bisa dipetakan kekuatan atau pendukungnya, serta titik-titik rawannya.
"Misalnya di kampung A sangat kuat partai A, di kampung B sangat kuat partai B dan lain sebagainya.
"Kapolres saya sudah perintahkan ini. Sudah harus memulai dari sekarang," kata dia.
Waskito mengatakan, pilkada adalah tuntutan demokrasi. Mau tidak mau harus dilaksanakan.
Masyarakat memilih secara langsung. "Di situ nanti terjadi polarisasi, terjadi perpecahan antar-masyarakat itu sendiri.
"Jika calonnya tiga, masyarakatnya pasti terpisah tiga. Nanti mereka akan saling berdebat dan lain sebagainya untuk memenangkan calon masing-masing," kata dia.
Waskito mengingatkan kapolres dan pejabat utama yang punya tugas pokok dan kewenangan dalam pelaksanaan kelangsungan pilkada.
Mereka harus ikut membantu memberikan masukkan memetakkan kerawanan yang akan dihadapi tahun depan.
"Saya ingatkan kepada kapolres untuk memanfaatkan kekuatan yang ada.
"Kita hanya enam daerah yang melaksanakan pilkada. Lima kabupaten, satu kota.
"Saya minta manfaatkan betul personel yang ada," dia menambahkan.
Selain antispasi gesekan antar-pendukung, ia juga fokus untuk mengamankan komisi pemilihan umum (KPU).
"Ini sudah saya laksanakan tahun lalu. Saya dirikan tenda di kantor KPU.
"Ini bukan untuk mengganggu kerja KPU tetapi hanya untuk pengamanan.
"Saya tidak mau terjadi di sini ada kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"KPU itu kan perpanjangan tangan pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada harus kita lakukan pengamanan," ujarnya. (*)