Ini Ancaman Trump soal Status Yerusalem

TRIBUNMANADO.CO.ID, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam untuk memangkas bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Seperti yang diketahui, pada awal bulan ini, Trump mengambil kebijakan tersebut meski mendapat kritik keras dari dunia internasional.

"Mereka mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memberikan suara menentang kita," katanya kepada wartawan di Gedung Putih.

"Biarkan mereka memilih melawan kita, kita akan menghemat banyak, kita tidak akan peduli," tambah Trump lagi.

Komentar tersebut dilontarkan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Rancangan resolusi tersebut tidak menyebutkan AS, namun mengatakan bahwa keputusan tentang Yerusalem harus dibatalkan.

Status Yerusalem memang sangat sensitif dan menyentuh permasalahan inti konflik Israel-Palestina.

Israel menduduki bagian timur kota, yang sebelumnya diduduki oleh Yordania, dalam perang Timur Tengah 1967 dan menganggap seluruh kota sebagai ibukota yang tak terpisahkan.

Sementara, warga Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan dan status terakhirnya dimaksudkan untuk dibahas dalam tahap akhir perundingan damai.

Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan semua negara saat ini mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv. Namun, Presiden Trump telah mengatakan kepada departemen luar negeri AS untuk mulai bekerja untuk memindahkan kedutaan AS ke kota suci tersebut.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tersebut akan mengadakan sebuah sesi khusus darurat yang sangat langka pada Kamis (21/12) atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim, yang mengecam keputusan Trump.

Warga Palestina meminta agar pertemuan tersebut segera dihelat setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan, yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem "tidak berlaku dan harus segera dibatalkan. Resolusi tersebut juga mendesak semua negara untuk "menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di kota suci ".

14 anggota Dewan Keamanan lainnya menyetujui rancangan undang-undang tersebut, namun Haley menggambarkannya sebagai "penghinaan".

Resolusi yang tidak mengikat yang diajukan oleh Turki dan Yaman untuk pemilihan Majelis Umum mencerminkan draf Dewan Keamanan yang diveto.

Pengamat tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, berharap akan ada "dukungan yang luar biasa" untuk resolusi tersebut.