Tak Diam Lagi, Kali Ini Jokowi Beri SKAK MATT, Atas Isu Yang Mempertanyakan Elektabilitasnya

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan dirinya adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut, seluruh jajaran menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga bersinergi untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.

"Politik harus kondusif. Oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung," ucap Jokowi.

Apabila ada permasalahan antarkementerian dan lembaga, Jokowi meminta agar hal tersebut diselesaikan secara internal di tingkat Kementerian Koordinator.

Jika masalah belum selesai, maka bisa dibawa ke dalam rapat di tingkat Wapres atau Presiden.

"Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja sudah," ujar Jokowi.

"Sekali lagi kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan diantara kita dan juga di masyarakat," tambahnya.

Jokowi tak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu saat menyampaikan arahannya.

Baca: Fadli Zon: Jangan Tanya Nama Ikan atau Bagi Sepeda, Tanya Dong Kondisi Rakyat

Baca: WOW! Begini Cara Jokowi Mengatasi Kegaduhan dan Kekhawatiran Masyarakat

Enggan berkomentar atas kasus Setya Novanto

Presiden Joko Widodo memilih enggan turut berkomentar atas putusan praperadilan Setya Novanto. Jokowi memilih menyerahkan masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).