Strategi Regulator Pasar Modal Menjaring 180 Emiten Baru

TIBUNMANADO.CO.ID,JAKARTA - Jumlah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI)setiap tahun terus meningkat sering upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan regulator pasar modal. Saat ini sebanyak 553 emiten yang tercatat di BEI.

Tapi sebenarnya, jumlah itu belum cukup memadai, seiring makin tingginya minat investasi masyarakat terhadap instrumen investasi pasar modal.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah emiten pasar modal Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi.

Sampai dengan Mei 2017, Singapura Exchange (SGX) tercatat memiliki 757 emiten. Sedangkan Stock Exchange of Thailand (SET) mempunyai 665 emiten, apalagi dibanding dengan Bursa Malaysia (BM) yang memiliki lebih dari 900 perusahaan publik.

Meskpiun demikian, selama periode tahun 2013 sampai dengan Mei 2017, BEI mencatatkan pertumbuhan emiten sebesar 12.4%, sedikit di bawah SET yang tumbuh 13.9% pada periode yang sama. Hal ini sangat positif, mengingat BM dan SGX mencatatkan penurunan.

Tahun lalu hanya ada 16 perusahaan yang listing, sementara di 2015 hanya 15 emiten dan tahun 2014 tercatat 20 emiten.

Bila diakumulasi selama lima tahun terakhir (2012-2016), jumlah emiten hanya bertambah 78 perusahaan dari 459 emiten pada 2012 menjadi 537 pada akhir 2016.

Bagi pemodal terutama institusi asing yang memiliki dana kelolaan besar, ketersediaan produk yang cukup merupakan syarat utama dalam berinvestasi, sebab sangat berpengaruh pada perolehan return maupun likuiditas dalam bertransaksi. T

idak heran bila asing lebih banyak menggelontorkan dananya di bursa-bursa dengan jumlah emiten dan kapitalisasi pasar yang besar.

Padahal dari sisi infrastruktur perdagangan, Pasar Modal Indonesia terbilang kuat dan lengkap, bahkan sejajar dengan bursa-bursa negara maju di dunia.

Didasari kondisi tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaidaberkomitmen untuk menambah sedikitnya 180 emiten baru atau naik 32% dibanding jumlah emiten saat ini dalam lima tahun kedua masa jabatannya.

Target itu disampaikannya saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Anggota Komisi XI DPR-RI beberapa waktu lalu.
Untuk mengejar target tersebut, OJK menurut Nurhaida akan menyasar badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usahanya melantai di BEI.

“Guna mendukung penambahan emiten di pasar modal, kami akan mendorong agar perusahaan BUMN ataupun anak usahanya dapat IPO. Selanjutnya, kami juga berencana agar perusahaan yang sudah listing (pencatatan saham perdana) di luar negeri khususnya yang bergelut di sektor pertambangan dapat juga melantai di BEI,” paparnya.

Tentu saja OJK tidak bisa berjalan sendiri, untuk itu menurutnya diperlukan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk Kementerian BUMN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara dari sisi internal, OJK berupaya mempercepat proses pengurusan izin IPO saham. Salah satunya dengan mengimplementasikan sistem e-registrasi yang dipercaya bakal memberikan efisiensi waktu dan biaya pengurusan izin bagi calon emiten yang berbasis di daerah. "Kami juga akan mendorong debitur dengan nilai pinjaman lebih dari Rp1 triliun untuk masuk pasar modal,” imbuhnya.

Lebih jauh, peluang menambah jumlah emiten tidak hanya pada perusahaan besar, tapi juga mendorong IPO usaha kecil dan menengah (UKM) dan start-up untuk menjadi emiten di BEI.Upaya itu sudah dilakukan oleh OJK dan BEIdengan mendirikan inkubator UKM dan start-up di enam kota.