Vicky Lumentut Bacakan Puisi, Ini Bunyinya

"WAHAI para wakil kami, telah kami sampaikan harapan negeri, sejuta kasih atas keberhasilan ini, kami wakilkan kekayaan kami, kalian wakilkan istana kencana kami, kesejahteraan bersatu dalam satu jua, jua kebersamaan tuk saling berkorupsi, saling lindung dari jeruji besi, berselimutkan undang-undang negeri, jayalah surga duniawi, yakinkan kekecawaan kami, kalian wakil-wakil kami di neraka nanti."

Puisi karya Asmoro Al Fahrabi itu dibawakan oleh walikota Manado Vicky Lumentut setelah diminta grup seni  Rangkaian Bunga Kopi, Kopi Penolak Korupsi (RBK KPK), grup musik yang ikut mensosialisasikan anti korupsi bersama KPK di gedung DPRD Kota Manado, Kamis (13/7).

Pembacaan puisi itu dilakukan dalam rangka Penandatangan Pakta integritas dan sosialisasi pencegahan pungli dan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Membangun Pemerintahan yang Bersih: No kroupsi, no pungli. Kegiatan yang dihadiri oleh Nanang Farid Syam, Fungsional PJKAKI KPK berlangsung sangat dinamis.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota Manado Budi Paskah Yanti Putri misalnya bertanya soal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di situ katanya pihak ketiga mencari keuntungan.

"Biasanya di mark up. Berapa prosentase kenaikan?," katanya.

Ia juga menanyakan jumlah diskresi untuk hal mendesak seperti banji bandang. Itu katanya tidak boleh ditunda-tunda.

Dani Kumajas, camat Tuminting,  lalu menanyakan soal proses tender. Ia ingin ada patokan harga yang jelas karena sering diperiksa BPK harganya kemahalan.

Ia juga mendukung KPK yang sementara melawan DPR. Ia mendukung pemberantasan korupsi.

Nanang Farid Syam,  mengatakan yang bermasalah 75 persen lebih merupakan pengadaan barang dan jasa. Semua katanya tidak boleh keluar dari tender dan di luar itu melanggar aturan.

"Daerah harus punya  daftar katalog harga. Harus punya tiga pembanding," katanya menjawab Kumajas.

Untuk diskresi katanya harus mengacu pada aturan. Jika tidak ada harus mengacu pada peraturan lebih tinggi.

"Bisa dengan DPRD.  Tidak bisa lari dari legislator supaya  penegak hukum tidak lagi mencari kesalahan-kesalahan," katanya.

Mengenai masalah perlawanan kepada KPK, ia mengibaratkan walikota Manado. Yang penanggungjawab katanya mungkin walikota Manado tapi yang mendapatkan serangan itu walikota Manado.

"Kita buat perlawanan politik dan konstitusional. Tapi harus pelayanan publik terlebih dahulu," katanya.

Ia mengatakan hampir enam ribu laporan setiap tahunnya. Yang diproses hanya tiga sampai empat persen.

"Ada yang melaporkan KDRT. Suaminya katanya kawin lagi dan tidak memberikan pendapatan," ujarnya berkelakar.