Mahasiswa Pasca Sarjana Unsrat Belajar Soal Pemilu di KPU Minahasa

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID,TONDANO - Berbagai upaya dilakukan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) Minahasa guna mempersiapkan diri menghadapi Pilkada Minahasa 2018 mendatang.

Satu di antaranya dengan melaksanakan program pendidikan tata kelola Pemilu pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (unsrat) sebagai program kuliah lapangan, kantor KPU Minahasa, Kamis (3/11).

Kegiatan tersebut di buka oleh Bupati Minahasa Jantje Sajow, didampingi oleh Herwyn Malonda Bawaslu Sulut, ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, dan diikuti oleh mahasiswa pascasarjana Unsrat. 

Bupati Minahasa juga didaulat menyampaikan materi sekaligus membuka Kuliah lapangan.

"Saya berterimakasih kepada Pasca sarjana UNSRAT yang memilih Minahasa sebagai tempat menimba ilmu, sambil berharap mahasiswa dapat belajar tentang penyelenggaraan Pemilu di tanah Minahasa," jelasnya. 

Saat memberikan pokok-pokok pikiran terkait dengan evaluasi pemilu atau Pilkada di Sulawesi utara, Bupati Minahasa menjelaskan, bahwa KPU sebagai lembaga yang mengurus Pemilihan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun sebagai bentuk independensi.

"Kuncinya, jangan intervensi penyelenggara Pemilu, sehingga mereka bisa berkreasi menyelenggarakan Pemilu dengan bertanggung jawab. Biarkan mereka bekerja dengan mandiri, jujur dan independen," jelas dia.

Ia juga menegaskan, bahwa selama ini dirinya tidak pernah mengintervensi kinerja, tugas pokok, dan kewenangan KPU Minahasa apalagi mengajak lembaga independen tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan Pemilu. 

"Sebagai pemerintah, kewajiban kita memfasilitasi kerja KPU untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat, apalagi Minahasa dikenal sebagai pioner demokrasi," ungkap Sajow.

Ia menceritakan, sebagai pimpinan Parpol di Minahasa ia juga tidak pernah meminta KPU Minahasa menambah perolehan suara Partai yang dipimpinnya dalam parhelatan Pemilu.

Ia juga menjelaskan bahwa produk Pemilihan langsung tersebut merupakan ungkapan bahwa berpolitik itu harus punya strategi, namun strategi yang dilakukan harus dalam koridor aturan. 

"Pengalaman saya, sebagai seorang politisi perlu belajar bagaimana aturan-aturan prinsip yang mengatur keikutsertaan dalam Pemilu. Aturan yang berubah menuntut perubahan strategi politik," tuturnya.

Ketua Program Pemberdayaan Sumberdaya Pembangunan, Ferry Liando yang hadir saat itu menyampaikan aprediasi kepada KPU Minahasa yang menurutnya telah menjadi platform atau contoh kinerja yang baik bagi KPU Kabupaten Kota lainnya. 

"KPU Minahasa tidak pernah dilaporkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," jelas Liando yang juga mantan Tim Seleksi KPU Minahasa tahun 2013 lalu.

Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi soal problematika seputar Pemilu dan Pilkada oleh ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, kemudian materi manajeman pengawasan Pemilu dan Pilkada oleh Herwyn Malonda ketua Bawaslu Sulut.

Dalam materinya Malonda mengungkapkan bahwa Pemilu merupakan kompetisi politik yang rawan terjadi pelanggaran.

"Pelanggaran Pemilu dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas sebagaimana kita harapkan bersama," jelas dia.

Sehingga untuk menjamin kualitas dan integritas Pemilu, diperlukan adanya pengawasan oleh Bawaslu.

Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon yang menjelaskan tentang Problematika Pemilu dan Pilkada menjelaskan bahwa sekalipun penyelennggaraan Pemilu dan Pilkada sekarang sudah semakin baik, namun diakuinya masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas.

"Kesenjangan itulah yang kita kenal sebagai problematika Pemilu," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa harapan ideal Pemilu di Indonesia nyata dalam asas pemilu yaitu luber dan jurdil.

"Masih banyak masalah dalam perwujudan luber dan jurdil tersebut. Masalah tersebut perlu dicarikan way out-nya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Mahasiswa diberi kesempatan berbagi pengalaman dengan bupati sebagai praktisi politik di daerah ini.

Kegiatan kuliah lapangan ini bermaksud mengetahui fakta-fakta tentang kepemiluan atau Pilkada selama ini.

Kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas mahasiswa program pendidikan tata kelola pemilu pascasarjana Unsrat.

Program pendidikan tata kelola pemilu berdiri pada tahun 2015 dan sekarang sudah 2 angkatan.

Program pendidikan ini merupakan kerja sama antara KPU RI, Bawaslu RI dan universitas Sam Ratulangi.

KPU dan Bawaslu membentuk konsorsium penyelenggara pendidikan tata kelola pemilu pada 8 perguruan tinggi se Indonesia antara lain UI, Unair, UGM, Unpad, Unhas dan Unsrat.

Kegiatan kuliah lapangan dipimpin Ferry Liando, koordinator program pendidikan tata kelola pemilu pascasarjana Unsrat.