Effendy: Data BPS tak Valid
Dia mencontohkan, data masyarakat miskin untuk mendapatkan raskin. Setelah dibagikan kepada masyarakat ternyata yang bersangkutan ekonominya kuat.
Penulis: Handhika Dawangi | Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - "Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu tidak valid."
Demikian Effendy Abdulkadir dari satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kotamobagu utarakan kepada narasumber Sosialisasi Sensus Ekonomi Kota Kotamobagu, di Cafe Bulawan Kelurahan Kotobangon, Selasa (5/4/2016).
Akibat data tidak akurat, kata dia, masyarakat yang kena imbasnya. Dia mencontohkan, data masyarakat miskin untuk mendapatkan beras sejahtera (rastra). Setelah dibagikan kepada masyarakat ternyata yang bersangkutan ekonominya kuat.
"Kami hanya menginginkan data BPS itu akurat," kata Effendy.
Direktur Statistik Distribusi BPS Titi Kanti Lestari langsung menanggapi keluahan Effendy. Titi mengatakan bahwa dalam mendata selalu ada yang namanya eror.
"Jangan melihat data tidak real karena tidak sesuai dengan di lapangan. Harus dilihat dulu ada apa di belakangnya. Mungkin nanti ini juga bisa dijawab oleh Kepala BPS Sulut," ujarnya.
Kepala BPS Provinsi Sulut Edi Mahmud menambahkan bahwa data kemiskinan yang dikeluarkan BPS itu secara presentasi.
"Data kemiskinan 2015 di Sulut itu 8.9 persen. Tidak ada data seperti siapa yang menerima raskin," ujarnya.
Ia kemudian mengatakan bahwa BPS itu tidak bisa menjamin keakuratan data. "Data kemiskinan BPS itu tidak ada nama hanya persentasi. Ketika ditanya berapa data kemiskinan di Sulut? Itu ada 8.9 persen. Siapa saja? Tidak tahu. BPS begitu," ungkapnya.
Ia kemudian mengatakan bahwa kalau pemerintah daerah yang mau buat program terhadap masyarakat miskin silahkan ambil data sendiri di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Semuanya ada disana tinggal diambil," ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi XI Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan Aditya Anugrah Moha yang hadir pada kesempatan itu mengatakan pihaknya akan menguatkan lembaga BPS ini.
"Karena BPS ini yang menjadi roh daripada penentuan, pengalokasian, dan kebijakan. Karena tanpa data real dari BPS bagaimana bisa menjalankan pembangunan," ujarnya.
ADM juga mengatakan pihaknya mendukung program BPS, satu diantara dukungannya yakni dengan hadir dan memastikan sensus ekonomi ini berjalan dengan baik.
"Kita harap hasil sensus ekonomi nanti bisa maksimal sehingga adanya peta potensi ekonomi, jenis dan skala suatu usaha," ujarnya.
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dalam sambutan yang dibacakan oleh Asissten Dua Gulimat Mokoginta mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2016 itu sangat penting untuk memperoleh data mengenai unit usaha, serta karakteristik usaha, dan penggunaan internet dalam usaha.