Warga Pangiang Tidur di Depan Kantor DPRD Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Warga yang tinggal di tanah Buliling, Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken atau lahan Pangiang menginap di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pasca-digusur Satpol PP Manado.

Mereka mendirikan tenda warna biru berukuran sekitar 3x3 meter dan beralaskan kardus bekas. Hal ini mereka lakukan untuk menunggu respons dan solusi dari para wakil rakyat.

Warga yang tergusur ini mendirikan tenda di situ sejak Rabu (10/6) pukul 18.00 wita. Pantaun Tribun Kamis (11/6), sekitar pukul 10.00 wita, mereka masih berada di tempat tersebut.

Tampak pagar masuk ke dalam kantor dewan ditutup dan dijaga oleh beberapa security dan tak sembarang orang diizinkan ke dalam termasuk para warga tersebut.

Wau Nirhayati seorang warga tanah Buliling yang bermalam di depan kantor DPRD Sulut mengatakan, sebelum para anggota dewan menerima dan mendengar keluhan mereka, para warga akan tetap tinggal di situ.

"Kami tidak akan pergi sebelum didengar dan dapat solusi dari para anggota dewan, saya sudah tidak tahu mau tinggal di mana jadi diam saja di depan Kantor ini," ujarnya.

Hal serupa diutarakan Dewita, menurutnya, sejak malam hari, mereka belum makan karena tak tahu harus masak di mana. "Saya dan anak saya belum makan karena tak tahu harus masak di mana, jika ada tempatpun tidak tahu mau masak pakai apa, barang-barang saya sudah tidak ada yang tersisa, yang saya bawa hanya pakaian di badan," ujarnya sambil menggendong bayi.

Dia menambahkan, meski tak makan ia rela, asalkan para anggota dewan bisa memberikan solusi dan jalan keluar. "Kami hanya ingin kepastian, serta belas kasihan dari para anggota dewan, hanya itu saja tak lebih," pungkasnya.

Menurutnya, meski dalam keadaan apapun mereka akan tetap bertahan, tak perduli hujan dan panas yang akan menghiasi siang dan malam mereka.

Dewita mengatakan, warga yang ikut menginap di depan kantor dewan hanya sekitar seratus lebih orang, jika belum ada kepastian, menurutnya warga yang lain akan ikut datang.

Sementara itu anggota DPRD Sulut Felly Runtuwene mengatakan, ini adalah rumah rakyat, semua berhak masuk di sini.

"DPRD Sulut akan melakukan rapat lintas komisi bahkan fraksi untuk permasalahan ini. Pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap masalah ini, jangan asal gusur begitu," kata Runtuwene.

Dia menambahkan, seharusnya sebelum ditertibkan, pemerintah sudah mendapat solusi ke mana warga akan dipindahkan. Jangan hanya ditertibkan begitu saja terus warga Pangiang terlantar dan menderita.

"Warga Pangiang adalah warga negara Indonesia, sebab itu warga Pangiang juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia," terang dia. (tribunmanado/valdy suak/susanto amisan)

Ikuti berita-berita terbaru di tribunmanado.co.id yang senantiasa menyajikan secara lengkap berita-berita nasional, olah raga maupun berita-berita Manado terkini.