KPUD Boltim Ngotot Anggaran Pilkada Rp 12,8 Miliar

"KPU memang menyusun tahapan, tapi DPPKAD punya hak melakukan koreksi anggaran. Kalau ada anggaran yang sangat urgen dan tak cukup nanti ditambah pada APBD perubahan, khan ada juga tambahan dari provinsi," bebernya.

Dia dalam pergesaran APBD terjadi penambahan anggaran ke KPU dari Rp 6 miliar menjadi Rp 10 miliar, Pawaslu dari Rp 500 juta menjadi Rp 1,5 miliar. Untuk dana pengamanan pilkada tetap sebesar Rp 1 miliar.

Data yang dihimpun Tribun Manado, anggaran Rp 12,8 miliar terdiri atas pengadaan barang dan jasa seperti surat suara, formulir, spanduk senilai Rp 1.227.145.200. Pelayanan admintrasi perkantoran Rp 1.613.277.800. Honorarium, uang lembur, kelompok kerja penyelanggara Rp 2.471.800.000. Pembetukan PPK, PPS dan KPPS Rp 18.025.000.
Pengamanan pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian dan perhitungan Rp 85.370.000.

Pemutahiran data pemilih dan persiapan pemungutan suara Rp 37.238.750. Penerangan, penyuluhan sosialisasi Rp 292.870.000. Makan minum rapat kerja dan pelatihan Rp 1.644.565.000. Advokasi hukum Rp 1 miliar. Perjalanan dinas Rp 1.506.944.000. Pencalonan Rp 169. 200.000. Verifikasi dan rekapitulasi calon perorangan Rp 49.100.000.
Kampanye pasangan calon Rp 2.640.050.000 dan audit dan pengumuman dana kampanye Rp 50 juta. (Tribun Manado/Aldi Ponge)