'Kecemasan' SHS Gubernur Sulut Seperti Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pro kontra Rancangan Undang-undang Pilkada makin sengit diperdebatkan. Koalisi Merah Putih setelah kalah dalam Pilpres 2014 bermanuver dengan mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Padahal sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi itu yakni PAN, Golkar, PKS sebelumnya menginginkan Pilkada langsung.   

Tak pelak, pemaksaan pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu memantik kritik dari  berbagai kalangan, termasuk kepala daerah yang diusung partai Koalisi Merah Putih.

Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang yang dua kali terpilih dalam pemilihan langsung dan terakhir diusung salah satu kekuatan Koalisi Merah Putih, Partai Demoktrat menginginkan Pilkada langsung, bukan melalui DPRD.

Alasannya, dengan pemilihan langsung, rakyat bisa langsung menentukan pemimpinnya dan akan  muncul calon kepala daerah berkualitas.

Dari sisi kandidat, tidak memerlukan dana besar jika calon yang ikut bertarung tidak melakukan politik uang dengan memberikan uang kepada pemilih.

Baginya, pemilihan langsung lebih mencerminkan pesta demokrasi. "Kan kalau pemilihan langsung seluruh rakyat berpesta, semua bergembira. Itulah demokrasi," ujar SHS, Selasa (9/9).

Hanya memang menurutnya, ada beberapa hal yang harus dibenahi sehingga sistem pemilihan langsung lebih berkualitas.

''Mungkin regulasinya harus diatur lagi, sehingga kandidat-kandidat yang mencalonkan benar-benar berkualitas dan mampu memimpin daerah. Jangan hanya karena memiliki uang yang banyak sudah bisa menjadi wali kota dan bupati, '' kata SHS yang mengaku turut merumuskan Undang-undang Otonomi Daerah bersama Ryas Rasyid itu.

SHS berpendapat sistem Pilkada tak langsung akan membuat kepala daerah kembali tersandera oleh anggota DPRD.

''Seorang kepala daerah (eksekutif) tidak akan leluasa lagi menjalankan program pemerintahan sebagaimana saat ini. Hal ini tentu akan menyulitkan kepala daerah, '' ujarnya.

Meski begitu SHS menjelaskan, sebenarnya secara teori sistem pemilihan apa saja baik. ''Hanya bagaimana kita menjalankan sistem itu. Tapi sekali lagi sistem Pilkada perwakilan belum tentu lebih hemat dan efektif. Sebab Pilkada sistem perwakilan akan membuat legislatif lebih kuat dan itu akan membuat kondisi kembali seperti dulu, '' ujar Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Dia mengaku, sebagai Ketua AIPI masih akan mendiskusikan ini dengan personel AIPI,  ''Kira-kira bagaimana yang terbaik dalam sistem Pilkada, '' ujarnya.

Sedangkan terkait Pemilihan Gubernur Sulut 2015, SHS mengatakan, sebenarnya sejak saat ini setiap kandidat sudah bisa membeberkan ide dan program-programnya, sehingga rakyat sudah bisa menilai siapa figur pengganti dirinya yang tepat.

Dia mengaku nantinya akan bertindak mengawal proses pemilihan dan pergantian dirinya, sehingga proses transisi berlangsung dengan baik.

''Kita harus mencontoh apa yang dilakukan Presiden SBY terhadap Jokowi selaku presiden terpilih. Itu bagus. Proses pergantian itu harus berlangsung dengan damai dan baik, sehingga keberlangsungan pembangunan tetap berjalan dengan baik, '' ujarnya.