Unsrat Gagas Peningkatan Kapasitas Pendekatan Etika

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Seminar Nasional bertajuk "Penguatan Etika Birokrasi Dalam Rangka Penegakan Korupsi" yang digelar panitia Dies Natalis ke- 48 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado di aula lantai IV Kantor Pusat Unsrat, Selasa (2/10/2012), berlangsung menarik.

Kegiatan yang digelar dalam ranka Dies Natalis ke 48 FISIP Unsrat itu, dimulai sekitar pukul 13.00 Wita hingga pukul 16.00 dengan menghadirkan pembicara DR Sigit S Widyanto dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bersama DR Ferry Daud Liando SIP MSI, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, serta diikuti oleh ratusan Mahasiswa dan Dosen dari Fakultas ISIP, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Unsrat, juga Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Admisnitrasi Publik Unsrat dan unima

DR Ferry Liando dalam pemaparannya menyatakan, kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas birokrasi adalah dengan menaikan tunjangan setiap tahun, melakukan pendidikan dan latihan bagi birokrat, memfasilitasi studi banding birokrat yang ternyata tidak menjadikan birokrat itu bekerja secara profesional. "Pendekatan peningkatan kapasitas aparatur birokrasi yang dilakukan pemerintah saat ini kurang efektif sehingga tidak berhasil," katanya

Menurut dia, banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja birokrasi pemerintahan saat sangatlah buruk. Aparat birokrasi acap kali enggan memberikan layanan yang prima bagi warga masyarakat, berperilaku tidak adil, suka berbohong, keluyuran saat jam kerja, suka mempersulit masyarakat, menyulitkan prosedur pengurusan dan berlaku korup, bahkan tidak jarang juga ada yang amoral.

Untuk itu jika peningkatan kapasitas tersebut gagal, maka alternatif yang perlu dilakukan adalah pendekatan etika. Selama ini kebijakan pemerintah mengembangkan kapasitas birokrasi adalah pada aspek teknis profesionalisme birokrasi, tetapi mengabaikan pengembangan etika. "Jika etika dikedepankan, maka fenomena mengenai buruknya kinerja birokrasi sekarang ini akan terhindari. Selain itu, manajemen rekrutmen pegawai negeri harus dilakukan dengan profesional dan terbuka. Artinya pegawai yang diterima harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasrkan kemauan atau faktor KKN," tegas Liando.