Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

DPRD

Dalam Lima Bulan DPRD Bitung 14 Kali Keluar Daerah

Wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Bitung tercatat telah beberapa kali melakukan konsultasi keluar daerah.

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor:
zoom-inlihat foto Dalam Lima Bulan DPRD Bitung 14 Kali Keluar Daerah
Ist
Ilustrasi : Sebutan manusia terbang bisa disematkan juga pada anggota legislator.

TRIBUNMANAD.CO.ID, BITUNG - Wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Bitung tercatat telah beberapa kali melakukan konsultasi keluar daerah dengan berbagai kegiatan. Hal ini langsung dikritik oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kota Bitung, yang mempertanyakan apa yang diperoleh dari kegiatan konsultasi keluar daerah hingga saat ini?.

"Sebagai rakyat yang ada di Kota Bitung mempertanyakan manfaat dan atau out come dari setiap konsultasi DPRD ke luar daerah selama ini," kata Sanny Kakauhe ketua LSM Lumbung informasi rakyat (Lira) Bitung, Kamis (28/6). Menurutnya manfaat yang diperoleh perlu disampaikan dan diketahui oleh warga karena mereka berangkat menggunakan uang rakyat. "Saya mendesak agar hasil konsultasi DPRD Bitung selama ini di presentasikan ke publik, karena mereka merupakan representase rakyat lewat pemilu," tandasnya.

Berikut rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi selang bulan Januari hingga Mei 2012 DPRD Kota Bitung:

1. Tanggal 03-15/1/2012 ke Jakarta maksud keberangkatan Konsultasi ke Kementrian perikanan dan kelautan dan ke DPR RI dalam rangka percepatan pelaksanaan minpolitan jumlah personil 8.

2. Tanggal 11-14/1/2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke Dewan pendidikan Nasional dan ke Kementrian pendidikan dan kebudayaan di Jakarta dalam rangka peran dewan pendidikan kota terhadap peningkatan kualitas pendidikan jumlah personil 4 orang.

3. Tanggal 18-21/1/2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke kementrian pendayagunaan aparatur negara dan kementrian PU dalam rangka mencari data dan informasi tentang perpanjangan massa pensiun PNS, serta mengenai ranperda gedung bangunan yang belum sempat diperdakan, jumlah 4 orang.

4. Tanggal 29/1 sampai 01/2/2012 tujuan Jakarta kegiatan konsultasi ke kementrian PU dan kementrian kehutanan RI dalam rangka penyelesaian akhir pembahasan ranperda RTRW jumlah 9 orang.

5. Tanggal 28,29/2 dan 01 s/d 03/3/2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke kementrian ESDM, kementrian kehutanan dan Bappenas jumlah 4 orang.

6. Tanggal 07-10/3/2012 ke Jakarta kegiatan Konsultasi ke badan diklat kementrian dalam negeri RI dan Direktorat jendral kesatuan bangsa dan politik dalam rangka pelaksanaan penjabaran peremendagri no 57 tahun 2011 tenytang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten jumlah 2 orang.

7. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke Badan pertanahan Nasional RI dan DPR RI dalam rangka pemanfaatan tanah Erpach baik oleh rakyat dan pemerintah jumlah 6 orang.

8. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke kementrian perdagangan RI dan kementrian perindustrian RI dalam rangka mencari data dan informasi tentang peran DPRD mengenai proses pelaksanaan kawasan ekonomi khusus di kota Bitung jumlah 6 orang.

9. Tanggal 27/30 Maret 2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke kementrian keuangan RI dan Dirjen bina anggaran keuangan daerahj (BAKD) dan kementrian dalam negeri tentang mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD jumlah 6 orang.

10. Tanggal 27 s/d 31 Maret 2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke Dirjen pemerintahan umum kementrian dalam negeri, kementrian kehutanan dan kementrian PU dalam rangka perampungan ranperda RTRW 2011-2031.

11. Tanggal 17s/d20 April 2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi dalam rangka pengembangan kawasan kota di kementrian negara perumahan rakyat, dan kementrian pekerjaan umum tentang bantuan pemerintah pusat terharap pembangunan infrastruktur tahun 2012 di kota Bitung jumlah 2 orang.

12. Tanggal 29/4 s/d 03 Mei 2012 ke Jakarta kegiatan konsultasi ke kementrian keuangan, kementrian PU dan kementrian perhubungan dalam rangka mencari informasi tentang status kepemilikan KM Tude dan Rusunawa dan prosedur subsidi yang diberikan pemerintah pusat jumlah 12 orang.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved