Aset
Pemko Gandeng Kejaksaan Tertibkan Aset Daerah
GS Vicky Lumentut mengatakan Pemko akan menggandeng Kejaksaan untuk mencari dan mengusut semua aset daerah yang belum terdata.
Penulis: | Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan pemerintah kota (Pemko) akan menggandeng Kejaksaan untuk mencari dan mengusut semua aset daerah yang belum terdata.
"Selama ini aset daerah selalu menjadi masalah dalam semua pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena itu kami akan menertibkannya,"ujar Lumentut, Kamis (29/12/2011).
Lumentut menambahkan penertiban aset ini akan dilakukan dengan menggandeng semua instansi yang berwenang, agar saat pemeriksaan, hasilnya akan bergeser dari disclaimer menjadi wajar.
"Kami akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Manado, sekaligus berkonsultasi mengenai langkah yang paling tepat untuk mengejar aset yang kemungkinan sudah dihilangkan, kemudian juga bekerjasama dengan kejaksaan,"katanya.
Dipilihnya BPKP dan kejaksaan karena dianggap sebagai instansi yang paling berkompeten mengurus hal seperti ini, untuk kejaksaan karena mitra pemerintah yang bertugas sebagai pengacara negara dalam mengurus masalah keperdataan pemerintah.
Untuk itu ia berharap dengan kerjasama ini, nantinya semua aset daerah yang belum jelas, dapat terdata kembali, sehingga akan membuat penilaian terhadap Pemko Manado menjadi lebih baik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kabag Aset Pemko Manado Teddy Salindeho mengatakan hingga akhir tahun ini, mereka terus mencari dan mendata semua aset pemerintah yang belum masuk. "Aset bergerak atau tidak, semuanya dalam pendataan termasuk lahan 16 persen, juga sedang diupayakan agar bisa secepatnya disertifikasi, dengan begitu bisa melengkapi semua data yang ada,"katanya.
Selain mendata semua aset yang bergerak seperti kendaraan roda dua dan empat juga sedang diupayakan untuk ditarik. Jika memang ada yang berkeras menahannya, akan diambil dengan cara paksa.
Pemko Manado sudah menandatangani kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Manado untuk menjadi jaksa pengacara negara mengurus masalah keperdataan terutama aset pemerintah yang selalu menjadi temuan dalam setiap pemeriksaan BPK.