Rekrutmen CPNS

Pemko Manado Tahun Ini Tak Menerima CPNS

Pemerintah Kota (Pemko) Manado pada tahun 2011 tak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Laporan Wartawan Tribun Manado Herviansyah

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Kota (Pemko) Manado pada tahun 2011 tak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut karena pemerintah pusat telah memberlakukan moratorium, sehingga kebijakan tersebut berlaku pula di kabupaten dan kota di Indonesia.

"Tahun ini kami tidak membuka penerimaan CPNS karena moratorium sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat, sehingga kami pun mengikutinya," ujar Kepala Badan Diklat dan Kepegawaian (BKD) Manado Hans Tinangon, Selasa (4/10/2011).

Tinangon menambahkan untuk itu usulan yang terlanjur dimasukan tak masalah, usulan tersebut saat ini masih di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi. Usulan CPNS pada tahun ini sebanyak 468 formasi, terdiri dari tenaga guru 189, kesehatan 136 dan teknis 143.

Untuk tahun 2012 pun pihak Pemko Manado tak menerima CPNS, baru pada 2013 akan membuka kembali penerimaan tersebut.

Sedangkan untuk warga yang pensiun berjumlah sekitar 750 orang hingga 2012 mendatang. Sehingga nantinya untuk mengisi yang pensiun akan ada pergeseran di Pemko Manado.

Idealnya jumlah PNS di Pemko Manado sebanyak 9200 pegawai, namun yang saat ini ada baru sebanyak 8717, belum lagi ada pengurangan dari pensiun pada 2011 sebanyak 203, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai setiap tahunnya. Kekurangan pegawai di Pemko Manado dapat dilihat dari kekurangan pegawai kelurahan, yang setiap kelurahan minimal empat orang.

Terpisah, Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan mengungkapkan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, jika memang tidak ada penerimaan CPNS, meskipun Manado masih memerlukan pegawai. Kekurangan yang ada akan ditutupi dengan meningkatkan kinerja para PNS. Apalagi saat ini pengawasan PNS
berdasarkan PP 53 tahun 2010 yang aturannya jauh lebih ketat dibandingkan PP 80 tahun 1980 yang masih punya celah dan bisa dimanfaatkan PNS.

Dirinya mencontohkan dalam aturan terbaru ini kehadiran para PNS dihitung sesuai dengan jam masuk dan keluar mereka. jika terlambat, itu akan terhitung dan jika diakumulasi mencapai 46 hari kerja, maka akan mendapatkan hukuman berat diberhentikan dengan tidak hormat.

Penulis:
Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved