Perikanan
Pencuri Ikan di Perairan Sulut tak Terkejar Patroli Indonesia
Kunjungan Komisi I DPR RI di Pemprov Sulut mengungkap berbagai fakta setelah dilakukan dialog dengan berbagai pihak.
Penulis: | Editor:
Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan P
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kunjungan Komisi I DPR RI di Pemprov Sulut mengungkap berbagai fakta setelah dilakukan dialog dengan berbagai pihak.
Ketua DPRD Sulut, Meiva Salindeho menyampaikan bagaimana nelayan Indonesia tak bisa berkutik ketika ada pencuri ikan dari negara tetangga yang memiliki senjata api, Selasa (26/7/2011).
"Pernah kami kunjungi suatu pulau terluar, terjadi pencurian ikan, what can I do," ujarnya.
Pencuri ikan di perairan yang berbatasan dengan Filipina, menurut Meiva nelayan punya satu - tiga senjata api.
"Mereka seperti punya sistem sendiri berbeda dengan kita, masyarakat sipil tak boleh gunakan senjata api," jelasnya.
Saat nelayan Indonesia pergoki nelasan asing mencuri ikan di Indonesia, tak bisa diapa-apakan.
Selain itu masalah lain muncul, tentang banyaknya jumlah penduduk perbatasan asal Indonesia yang berjumlah sekitar 20-30 ribu menurut Meiva hidup, bekerja dan berkeluarga di Filipina.
Ia berharap ada dana khusus untuk pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga bisa diberdayakan dan tidak hijrah ke negara lain.
"Mau apa bicara panjang lebar tapi tak ada keberpihakan anggaran, harusnya ada anggaran untuk pembangunan di pulau-pulau tersebut," kata Meiva.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Max Gagola membenarkan hal tersebut.
Menurutnya selain persenjataan kapal patroli kadang juga kesulitan mengejar pencuri ikan. "Kapal mereka lebih cepat dan lebih canggih," ujarnya.
Hal ini menurut Gagola perlu dipikirkan, perlu adanya penambahan armada yang lebih canggih bagi kapal-kapal patroli Indonesia.
Selain itu puluhan ribu penduduk yang hijrah terdata dari LSM dan rohaniwan yang telah belasan tahun berada di Filipina.
"Jumlahnya memang segitu, maka harus diantisipasi, perlu dibuka lapangan kerja luas," katanya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, sekaligus ketua rombongan mengaku sudah berkomitmen akan menambah armada yang lebih canggih bagi patroli Indonesia.
Angka penduduk Indonesia ilegal sekitar 20-30 ribu di Filipina menurut Isman perlu dicermati.