Gayus Buang Paspor Rp 900 Juta

JAKARTA, TRIBUN-Teka-teki keberadan buku paspor atas nama Sony Laksono yang dipakai Gayus Tambunan untuk pelesiran ke luar negeri  kian berkabut. Masalahnya, mantan pegawai Ditjen Pajak itu mengaku telah membuang paspor yang harganya mencapai Rp 900 juta tersebut, seusai pergi ke Singapura.

Pengakuan tersebut disampaikan Gayus saat diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Rabu (12/1) malam. "Sementara ini, Gayus Tambunan mengaku paspor itu sudah dibuang di suatu tempat di di Jakarta," kata Kabag Penerangan Umum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Sejumlah penyidik kemudian mendatangi tempat pembuangan paspor seperti disampaikan Gayus. Namun hingga kini belum ditemukan. "Setiap info yang disampaikan Gayus ditindaklanjuti untuk membuktikan apakah benar dibuang ke sana. Gayus membuang paspor sepulang dari pelesiran ke Singapura, 2 Oktober 2010," kata Boy.

Saat diperiksa, Gayus mengaku deg-degan juga ketika melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di Bandara Soekarno-Hatta ketika hendak pergi ke luar negeri. Namun Gayus mengaku keheranan, mengapa bisa lolos begitu saja.
"Ia heran mengapa bisa lewat begitu saja. Saat melewati petugas imigrasi Gayus deg-degan kok," ujar Hotma Sitompul, penasihat hukum Gayus Tambunan, usai mendapingi pemeriksaan terhadap kliennya.

Hotma menduga petugas imigrasi bandara  sengaja memberi kemudahan kepada Gayus. "Kalau dibilang ada (petugas imigrasi) yang terlibat, itu konotasinya pidana. Kita anggap kelalaian, soalnya kok pakai palsu. Siapa yang bantu," ujar Hotma.
Ia enggan menjawab saat ditanya  apakah hal itu terjadi karena petugas imigrasi bandara tahu ada orang kuat yang mengatur perjalanan Gayus.  "Tidak ada pintu khusus (diplomatik). Saya tegaskan di sini. Secara dijalani secara normal," katanya.
Hotma mengharapkan Ditjen Imigrasi serta Menteri  Hukum dan HAM menyerahkan data  ke Bareskrim mengenai identitas bawahannya yang membantu Gayus.  "Siapa yang jaga di situ, siapa yang ceplok (memberi stempel). Tolong bawa ke polisi, supaya segera terang benderang," katanya.

Permintaan itu disampaikan karena Hotma melihat tanda-tanda Depertemen Hukum dan HAM sengaja melakukan mutasi di lingkungan imigrasi sehingga akan menyulitkan polisi memprosesnya secara hukum. "Apa data yang mereka punya, sampaikan ke Mabes. Jadi, nggak perlu dicari-cari lagi. Misalnya, katanya dia bisa lolos karena pakai paspor palsu, tapi kok dilepas imigrasi. Di mana ini sekarang orang-orang imigrasi yang melepas," tanya Hotma.

                            Bukan hanya Bakrie
Untuk mengungkap kasus itu polisi memeriksa tiga petugas imigrasi yaitu   Mailani, M Kacung dan Zulkifli. "Penyidik Bareskrim tetap melakukan pemeriksaan terhadap tiga petugas imigrasi Jakarta Timur," kata Boy Rafli Amar.
Mailani adalah petugas Kantor Imigrasi Jakarta Timur yang menyerahkan paspor atas nama Sony Laksono. M Kacung adalah seorang kepala seksi, sedang Zulkifli merupakan mantan Kepala Seksi Lantas Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Selain polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai ikut memeriksa kasus Gayus. "Sudah masuk tahap penyelidikan," ujar Ketua KPK Busyro Muqqodas, Kamis. Meski sudah mulai diselidiki, lanjutnya, surat perintah dimulainya penyelidikan kasus itu belum ditandatangani.

Alasannya, meski dirinya secara pribadi menyetujui dimulainya penyelidikan kasus itu,   pimpinan KPK yang lain  belum memberikan sikap. Aturan internal KPK mengharuskan keputusan dan atau kebijakan dikeluarkan atas kesepakatan bersama semua pimpinan "Di KPK, aturannya, semua mesti sama (sikapnya). Pimpinan belum merapatkan," ungkapnya.
KPK tak Mau Diarahkan untuk Hanya Fokus ke Grup Bakrie

Ditambahkan, KPK tak mau hanya diarahkan untuk memeriksa perusahaan-perusahaan dari grup Bakrie Brothers saja. "Semua perusahaan, tidak terbatas pada perusahaan tertentu saja. Kami tidak bisa dan tidak akan mau untuk diarahkan ke perusahaan tertentu. Itu bertentangan dengan prinsip justice for all," kata Ketua KPK

Busyro mengaku KPK tak ingin mengulangi kesalahan Polri dalam penyelidikan kasus itu. Polri, menurutnya hanya memfokuskan penyelidikan mereka dalam kasus itu kepada tiga perusahaan grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia. Itulah, yang menurut Busyro, menjadikan penyelidikan kasus mafia pajak dan suap Gayus yang ditangani Polri beralih menjadi sarana tawar menawar politik.

Gayus  mengaku lebih suka diperiksa KPK. "Gayus sendiri kan tidak puas. Dalam pledooi (pembelaan) kan dia bilang sudah mengungkapkan berbagai masalah korupsi,  tapi belum semuanya diangkat," ujar Adnan Buyung Naution, penasihat hukum Gayus.

Menurut Buyung, Gayus kecewa pada kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.  "Dia dari dulu memang ingin membongkar semuanya. Dia kecewa mengapa yang diangkat di pengadilan hanya ekornya, hanya yang kecil-kecil. Perkara besarnya kan tidak dibuka," tutur Buyung.

Buyung bersyukur KPK akhirnya mau mengambil alih pengusutan pihak pemberi suap kepada kliennya. Meski sekrupnya kecil namun pengusutan siapa pemberi suap Gayus, menurut Buyung, mempunyai
nilai muatan besar.
Pasalnya, bagian itulah yang justru menjadi inti utama  dari banyaknya permasalahan yang menimpa kliennya. "Kita bersyukur KPK mau mengambil alih, meluruskan. Penyidikan kasus Gayus itu banyak celah yang belum terbuka selama ini. KPK bisa melanjutkannya," ungkapnya. (Tribunnews/coz/roy)

Denny Pernah Ancam Milana

KOMUNIKASI Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, dengan Gayus dan istrinya, Milana Anggraeni, terus jadi sorotan. Satu di antara pertanyaan Denny kepada Milana melalui BlackBerry Messenger (BBM) yaitu apakah ketika pelesiran ke Bali November 2010 lalu bertemu dengan pengusaha Aburizal Bakrie alias Ical.
"Dia (Denny Indrayana) tanya. Dia mengirim pesan lewat BBM kepada Rani (panggilan akrab Anggraeni), apa ketemu Ical atau tidak. Kelihatannya dia tahu banyak," beber Hotma Sitompul, penasihat hukum Gayus Tambunan.