Hidayat Nur Wahid Sebut FPI Bukan Ormas Anti Pancasila: Habib Rizieq Memperjuangkan NKRI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik izin perpanjangan Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas) Front Pembela Islam ( FPI) menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Banyak kalangan menilai, Ideologi FPI bertentangan dengan Negara Indonesia, hingga tak layak izinnya diperpanjang.

Namun hal tersebut, dibantah oleh Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

Hidayat mengatakan bahwa FPI tidak bertentangan dengan Pancasila.

Justru menurutnya banyak kegiatan sosial yang dilakukan FPI, hingga seruan Habib Rizieq memperjuangkan NKRI.

"Kalau yang kami lihat FPI tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila ya. Bahkan berkali-kali Habib Rizieq berbicara memperjuangkan NKRI dan tidak ada wacana mengganti Pancasila,"kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019).

Oleh karenanya, menurut Hidayat masalah perpanjangan izin FPI jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan hanya Ormas FPI saja yang disoroti masalah perpanjangan izin.

"Karena itu berlaku bukan berlaku hanya untuk FPI, undang-undang tentang keormasan berlaku untuk semua Ormas. Kenapa sekarang yang diramaikan hanya FPI, gimana dengan ormas yang lain. Apakah mereka juga sudah mengajukan perpanjajangan izin?"katanya.

BERITA TERPOPULER: Gubernur Siap Lantik Elly Lasut dan Mochtar Parapaga, Asal Dua Kondisi ini Terpenuhi

BERITA TERPOLULER: Kisah Asmara Ahok dengan Puput, Sang Anak Tanya Kenapa Pilih yang Muda, Ahok Jawab Blak-blakan

BERITA TERPOPULER: Sebelum Gempur KKB Papua, Komandan TNI AD Bermimpi Aneh, Maknanya Kematian

Menurutnya Indonesia merupakan negara hukum. Selama ini FPI tidak pernah terbukti melakukan tindakan makar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pancasila. Sehingga kata Hidayat, FPI tidak perlu dibubarkan.

"Justru Habib Rizieq menegaskan, kita menghendaki agar NKRI tetap utuh bahkan beliau menolak segala bentuk separatisme agar NKRI tetap jaya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum akan mengevaluasi rekam jejak serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam proses pengajuan perpanjangan SKT  organisasi kemasyarakatan FPI

Termasuk mengkaji apakah FPI menerima Pancasila dalam AD/ART-nya atau tidak.

Tjahjo memastikan bahwa hal itu tak hanya berlaku bagi FPI tapi bagi semua ormas.

“Yang ditelaah Kemendagri tak hanya FPI tapi semua ormas yang jumlahnya lebih dari 400 ribu yang terdata. Kalau ada ormas yang SKT-nya habis ya otomatis dicek lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lalu dicek betul apakah menerima Pancasila atau tidak, itu saja,” ungkapnya di Gedung Bidakara, Pancoran, Jaksel, Selasa (30/7/2019).

Tjahjo mengatakan tahapan tersebut akan dibahas setelah FPI memenuhi syarat lengkap administrasi.