Berita Boltim
460 Rumah Tinggal Layak Huni di Boltim Bakal Gagal Dibangun Tahun Ini, Ini Penyebabnya
Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) tahun ini, bakal gagal dibangun Pemerintah Kabupaten Boltim
Penulis: | Editor: David_Kusuma
460 Rumah Tinggal Layak Huni di Boltim Bakal Gagal Dibangun Tahun Ini, Ini Penyebabnya
TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) tahun ini, bakal gagal dibangun Pemerintah Kabupaten Boltim.
Menurut Bupati Bolaang Mongondow Sehan Landjar, anggaran ini cukup besar Rp14 miliar, jadi perlu kajian khusus dari dinas terkait.
Jika dipaksakan membangun takutnya terjadi kesalahan. Maka baik digeser ke anggaran tahun depan.
Kendala berikut, masalah lahan dan verifikasi penerima yang belum jelas. Sebab ada ribuan memasukan proposal ke dinas Sosial.
Di tambah lagi, proses tender terlalu lama sebab ada tujuh paket yang bakal dilelang khusus Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH).
"Lebih baik saya geser Januari 2020, daripada bermasalah ke depan," ujar Sehan Landjar, Rabu (31/7/2019).
BERITA POPULER:
> KKB Papua Menyerah Berkat Strategi Ayah Ani Yudhoyono, Bahas Soal Keluarga dan Hutan: Lindungi Bapak
> Gaji PNS dan TNI-Polri Naik, APBN Bisa Defisit Rp 342 Triliun
> Minta FPI Cari Negara Lain: Begini Argumentasi Menteri Pertahanan
Kata dia, anggaran pembangunan RTLH tahun ini lebih tinggi, dibandingkan lalu. Tahun 2018 anggaran Rp18,5 juta, sedangkan 2019 Rp 30 juta rupiah per unit.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Rudi Malah, menurunkan jumlah unit pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) tahun 2019.
Rencananya RTLH tahun ini akan dibangun 750 unit dengan total anggaran Rp13,5 miliar, namun diturunkan menjadi 460 unit dengan anggaran Rp14 miliar
Subscribe Youtube Tribun Manado:
Alasan Dinas Sosial Boltim turunkan jumlah RTLH bagi rakyat miskin, karena lebih mengejar kualitas bukan kuantitas.
"Kami naikan jumlah biaya per unit awanya Rp18 juta sekarang Rp30 juta," ujar Kepala Dinas Sosial, Rudi Malah.
Kenaikan jumlah per unit RTLH, berdasarkan hasil evaluasi Dinas sosial, tahun sebelumnya Dinsos menerima keluhan masyarakat pada biaya sewa tukang dan harga bahan tidak sesuai.