Soal Tudingan Terafiliasi HTI: Ini Penegasan Aswar Hasan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Aswar Hasan, Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membantah bahwa dirinya terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Isu tersebut muncul di media sosial saat proses uji kelayakan dan kepatutan Calon anggota KPI bersama Komisi1 DPR.

"Saya pikir itu tidak benar sama sekali," katanya kepada Tribun Rabu(17/7).

Ia mengaku tidak tahu darimana isu tersebut muncul. Termasuk apakah isu afiliasi HTI itu muncul karena ia  pernah menjabat Sekjen dalam Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI). "Saya juga tidak tahu itu darimana. Tidak tahu kenapa dikait-kaitkan," katanya.

Baca: Novel Terpukul Hasil TGPF: Ini Pengakuan Pimpinan KPK

Aswar yang pernah menjabat Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan selama dua periode itu mengatakan selama ini justru dirinya merupakan aktivis islam yang berkomitmen terhadap demokrasi, dan menganggap demokrasi sebagai jalan dalam berbangsa. "Dan tetap komitmen pada konstitusi negara kita dalam memperjuangkan aspirasi," tuturnya.

Aswar pun mengaku dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon anggota KPI, ia telah menjawab pertanyaan seputar radikalisme atau paham paham yang bertolak belakangan dengan konstitusi Indonesia.  "Saya jawab bahwa dalam penyiaran justru harus ada deradikalisasi karena demokrasi menjadi platform dalam penyiaran," katanya.

Justru sebaliknya menurut Aswar, Pancasila seharusnya menjadi bintang pemandu dalam berbangsa. "Jadi itu yang saya jawab dalam uji kelayakan itu. Jadi saya katakan bahwa isu itu tidak benar," pungkasnya.

IKUTI YOUTUBE TRIBUN MANADO TV

Baca: Hasil Undian Kualifikasi Piala Dunia 2022: Indonesia di Grup Neraka

Sebelumnya di media sosial viral mengenai sosok salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang baru saja terpilih Aswar Hasan. Aswar di salah satu situs berita disebut-sebut pernah menjadi Sekjen Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan. Ormas yang terafiliasi HTI yang sudah dibubarkan pemerintah.

Informasi yang beredar di media sosial juga menyebutkan Aswar Hasan pernah dicekal pemerintah Australia ketika hendak berkunjung. Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPR sebagai pihak yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) komisioner KPI, menilai aneh isu tersebut berkembang setelah terpilihnya Aswar.

"Ini yang agak aneh ya, kok kenapa isu itu justru kencang setelah beliau terpilih, kenpa enggak waktu proses seleksi," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno.

Selain itu, ia menegaskan Komisi I DPR tak pernah menerima informasi terkait isu tersebut. "Karena tidak pernah ada informasi yang masuk ke kami mengenai hal tersebut. Ko baru sekarang dinaikan isu tersebut?," ujarnya.

Baca: Pemerintah Belum Tentu Perpanjang Izin FPI

Namun, secara kualitas, ia menilai Aswar berkompeten karena Aswar juga sebelumnya menjabat Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan periode 2004-2007 dan 2007-2011. Hal senada juga diujarkan Anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo yang menyebut tidak ada informasi anggota terpilih Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2019-2022, Aswar Hasan dianggap terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ia mengatakan Komisi I DPR hanya menerima dan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan sesuai aturan dari panitia seleksi (pansel). "Soal Pak Aswar, jadi Komisi I menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, aturannya kita menerima dari pansel dan kita melakukan fit and proper test," katanya.

"Ketika di fit and proper test, tidak ditemukan unsur-unsur terkait pada saat fit and proper test ya sudah itu yang kita lakukan," imbuhnya.

Ia mengatakan, nama Aswar Hasan dan kedelapan nama lainnya yang terpilih oleh DPR akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik. Jika nantinya dari kesembilan nama tersebut berhenti di masa jabatannya, masih ada tiga orang cadangan yang telah dipilih Komisi I.

"Kalau adapun demikian (terafiliasi HTI), makanya kami masih menyisakan ada 3 cadangan, ada mas Ubaidillah, ada Mas Imam Wahyudi, ada Bu Dayu," jelasnya.  (Tribun Network/fik/mam/wly)