Sulut Maju

Jokowi Kunjungi Likupang, Siap Wujudkan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan

Tribun Manado/Ryo Noor
Jokowi Kunjungi Likupang, Siap Golkan KEK Pariwisata Tanjung Pulisan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meninjau rencana pengembangan kawasan pariwisata yang diproyeksi jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (4/7/2019).

Jokowi mengatakan, pengembangan KEK memajukan pariwisata dan perekonomian daerah memerlukan kesinambungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.

"Turisnya yang mau ke sini itu banyak dan akan semakin banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu, perlu kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah baik kota, provinsi, kabupaten, dan pusat. Harus sambung semua,” ujar Jokowi.

Dalam hal pengajuan wilayah untuk KEK Tanjung Pulisan banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak.

Baca: Orangtua Dari Dua Anak Perempuan Melapor, Polisi Tangkap Oknum Guru Karena Ini

Baca: Kabinet Baru? Ini Tujuh Menteri Yang Diprediksi Tak Akan Diganti Oleh Jokowi

Baca: Ditangkap Polisi Karena Prostitusi Online, Ini Curahan Hati Dua Gadis Belasan Tahun

Baca: Polisi Bongkar Kasus Prostitusi Online Melalui MiChat, Gadis 17 Tahun Pasang Tarif Rp 900 Ribu

Baca: Aksi Pengeroyokan Sekelompok Gadis Aniaya Remaja, Sembilan Anak Dicari Polisi, Videonya Viral

Presiden ingin memastikan semua kendala yang ada dapat segera teratasi.

“Ini mau kita selesaikan biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung, payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai,” kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh.

Investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulawesi Utara.

Beberapa di antaranya ialah perluasan terminal bandara Sam Ratulangi di Manado, pelebaran jalan menuju lokasi wisata, dan pembangunan jalan tol yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi.

Baca: Jokowi Dibisiki Menteri PUPR Soal Jembatan ke Pulau Lembeh, Katanya Mahal, Ini Respon Presiden

Baca: Presiden Jokowi Digugat Warga Negara Indonesia ke Pengadilan, Ada Apa?

Baca: Di Lokasi KEK Ada Baliho Ucapan Selamat Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Baca: Maruf Amin Siap Pakai Celana, Jika Sarung Dilarang saat Jabat Wapres, Ini yang Bikin JK Ngakak

Presiden mengingatkan, seiring dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Sulut, maka memerlukan ketersediaan sarana akomodasi yang mampu menampung arus wisatawan yang bertambah.

“Di Sulawesi Utara butuh tambahan hotel banyak sekali. Yang menyampaikan itu maskapai dan biro perjalanan. Banyak sekali yang ingin datang ke sini. Tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin membackup hal-hal yang belum siap tadi,” ucap Jokowi.

Kepala Negara juga menyampaikan , masyarakat harus memainkan peranan penting dalam penciptaan budaya dan kebiasaan yang ramah terhadap wisatawan, sehingga para pendatang merasa nyaman untuk berwisata di tempat itu.

“Yang berkaitan dengan budaya. Budaya bersih, budaya senyum, budaya melayani, dan tentu saja yang berkaitan dengan misalnya hal-hal yang kecil seperti urusan restoran dan kebersihan toiletnya. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.

Jokowi meminfa pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, untuk merencanakan atraksi wisata yang rutin, sehingga Sulut memiliki agenda wisata yang terjadwal dan layak untuk dikunjungi wisatawan mancanegara.

“Pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata membuat annual event yang pasti. Jadi orang ke sini itu ada terus yang ditonton. Minimal setiap minggu itu harus ada. Sabtu-Minggu ada tontonan. Di sini kan banyak tontonan budaya entah di Manado atau KEK-nya,” tandasnya.

Kunjungan ke Sulut, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widowo. Bersama rombongan hadir pula Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Staf Khusus Presiden Johan Budi. (ryo)