Mungkinkah Gerindra Bergabung dengan Pemerintahan? Pengamat Bilang Ada Kader yang 'Dahaga'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tak hanya PAN dan Partai Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf pasca-Pilpres 2019

Menurut pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Gerindra tak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah."

Demikian Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Demikian pula medio 2014-2019 di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca: Live Streaming Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, KPU Gelar Rapat Pleno Pukul 15.30 WIB

Baca: Jokowi-Maruf Ditetapkan Presiden dan Wapres Hari Ini, KPU Undang Prabowo-Sandi

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," kata Hendri.

Di sisi lain, Hendri menilai, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

Menurut dia, elektabilitas PKS cenderung meningkat jika menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam pemerintahan.

Pada Pemilu 2009, PKS mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Saat itu, PKS mendukung pasangan capres-cawapres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Namun, perolehan suara PKS turun menjadi 8.480.204 atau 6,79 persen pada Pemilu 2014.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKS mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah.

Suara PKS meningkat tajam pada Pileg 2019, yakni dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8,21 persen.

"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri.