Kartu Indonesia Sehat
16 Ribu Warga Miskin Belum Terlayani KIS
"Orang miskin dilarang sakit. Karena tidak ada BPJS," ujar Anggota Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Argo Sumaiku.
Penulis: | Editor: Handhika Dawangi
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - "Orang miskin dilarang sakit. Karena tidak ada BPJS," ujar Anggota Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Argo Sumaiku.
Saat ditemui tribunmanado.co.id, Rabu (19/6/2019) Argo menjelaskan, ada sekitar 16 ribu warga miskin yang belum terlayani Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Artinya dana yang dikeluarkan miliayar rupiah oleh pemerintah daerah setiap tahun tidak dimaksimal untuk masalah KIS, karena masih banyak warga belum memegang KIS.
Hal ini perlu adanya perhatian khusus dari SKPD terkait, untuk mendata kembali warga yang belum menerima KIS. Sebab ini, terkait pelayanan publik terhadap masyarakat.
Selain KIS, ada pula pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum maksimal. Maka perlu perhatian, sebab hal ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Rudi Malah mengatakan, hingga Juni 2019 kartu KIS yang sudah dicetak BPJS berjumlah 21 ribu.
Baca: Aplikasi Michat Bisa Pesan Cewek BO, Namun Tak Semuanya, Ini Cara Balas Chat Agar Bisa Terdeteksi
Baca: Misteri Ular, Kubah VOC dan Gua Bawah Laut, Pesona Pulau Tiga
Baca: Jadwal Sidang Sengketa Pilpres Yang Ketiga di MK
Pencetakan dilakukan dengan anggaran dari daerah.
Selain itu Dinas Sosial sudah cadangkan 200 kartu KIS, untuk anak baru lahir. Sedang ditanggung APBN sejumlah 28.287 orang. Kartu sudah diserahkan 1.800 keping.
Lanjut dia, data KIS yang diambil biasanya diusul dari desa. Namun pihak desa, tidak kooperatif dalam memberikan data. Contohnya pemutahiran yang dilakukan petugas, baru 20 desa masuk ke Dinas Sosial.
"Kami perlu data itu, sebab untuk memutahirkan data. Agar bantuan tepat sasaran," ujar Rudi Malah.
Kepala Bidang Fakir Miskin, Dinas Sosial, Ni'ma Mokoagow mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meringankan derita warga, dengan diterbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kini ditanggung APBD 22.288 dan APBN 27.353 orang.
"Kami upayakan semua warga miskin dan kurang mampu terakomodir oleh KIS baik anggaran APBD maupun APBN," ujar Ni'ma Mokoagow.
Ia menambahkan, memang masih ada kendala yang dihadapi yakni data penerima KIS, tidak lengkap seperti ketidak cocokan nomor induk kewarganegaraan (NIK). (Ven)
