Kajati Sulut: Sekarang Tak Ada Lagi Main dan Jual Perkara

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara M Roskanedi menegaskan adanya sanksi berat bagi pegawai yang main perkara, jual perkara, dan minta proyek.

Kajati Sulut: Sekarang Tak Ada Lagi Main dan Jual Perkara
ISTIMEWA
Kajati Sulut M Roskanedi menandatangani prasasti zona integritas di lingkungan Kejati Sulut, Senin (11/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara M Roskanedi menegaskan tak ada lagi pegawai yang main perkara, jual perkara, atau bahkan minta proyek di jajaran kejati dan kejari.

"Sanskinya berat kalau sudah canangkan tapi masih melanggar," ujarnya usai pencanangan zona integritas di Kejati Sulut, Jalan 17 Agustus, Wanea, Senin (11/2/2019).

Semua pegawai sudah harus mengubah pola pikir dan sistem kerja. Kalau tadinya dilayani, sekarang harus melayani. Zona integritas ini akan terus dievaluasi.

"Evaluasi apakah sudah benar atau tidak. Harapan kami pegawai bekerja sesuai SOP," jelasnya.

Pencanangan itu bertajuk “Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kejaksaan Tinggi Sulut”.

Baca: Olly Dondokambey Dukung Zona Integritas Kejati Sulut

Baca: Canangkan Zona Integritas, Kejati Sulut Siapkan Alat Pendeteksi Suap Menyuap

Baca: Kasus Pemecah Ombak Minut Masih Ada Kerugian Negara, Kejati Terus Mencermati Bukti-bukti

Roskanedi menjelaskan, zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat untuk mewujudkan WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan laksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik. (*)

Penulis: Finneke Wolajan
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved