137.867 Anak Sulut Belum Imunisasi MR: Beberapa Sekolah Masih Menolak Vaksinasi
Di Sulawesi Utara sudah ada 469.259 anak usia 0-15 tahun (79,29 persen) dari 591.775 anak yang mengikuti program imunisasi.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Aldi Ponge
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Lamban imunisasi measles dan rubella (MR) secara nasional.
Kementerian Kesehatan kemudian mengundur waktu vaksinasi dari 30 September hingga 31 Oktober.
Di Sulawesi Utara sudah ada 469.259 anak usia 0-15 tahun (79,29 persen) dari 591.775 anak yang mengikuti program imunisasi.
Sebulan ke depan, akan difokuskan untuk 137.867 anak lagi.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulut, Steven Dandel mengatakan, Kemenkes memperpanjang kampanye imunisasi MR.
Secara nasional belum menuhi ekspektasi, tapi di Sulut capaian vaksinasi MR cukup memuaskan.
"Secara nasional capaian baru 46 persen tapi, sementera di Sulut asumsi sudah 81 persen," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Kamis (27/9/2017).
Baca: Seludupkan Sabu ke Lapas Manado, Franco Dituntut 6 Tahun Penjara
Sasaran imunisasi anak usia 9 bulan - 15 tahun berjumlah 591.775 anak, hingga per 26 September 2018 sudah 469.259 anak yang terjangkau imunisasi, sisa 137.867.
"Data capaian kita update per hari," ungkap dia.
Secara peringkat capaian presentasi Sulut berada di urutan ketiga nasional.
"Kami mengapresiasi kota/kabupaten bekerja dengan baik, tapi masih ada capaian yang kita harus kejar hingga 31 Oktober, sekitar 15-20 persen, kita optimistis capai target," ujar dia.
Di sisa waktu ini, petugas kesehatan akan melakukan sweeping ke rumah-rumah memberikan imunisasi kepada anak usia 9 bulan sampai15 tahun.
Bagi yang belum berkesempatan ikut, imunisasi MR akan jadi program imunisasi rutin yang bisa diperoleh layanannya di puskesmas. Awalnya tim mengalami kendala isu vaksin tak halal dan berita hoaks dampak negatif vaksin MR.
Baca: Pelajari Video Tutorial Pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id, Resmi dari BKN!
Namun setelah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama, masalah itu berangsur teratasi dibuktikan dengan capaian yang diperoleh.
"Kontroversi ini sudah ditangani MUI dan Kemenag karena masalah keagamaan. Dan tim berhasil meyakinkan masyarakat," kata dia.
