Paslon di Pilkada Sitaro Mulai Dilengkapi Walpri
Sesuai ketentuan, setiap kandidat yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati harus dilengkapi dengan pengawalan pribadi
Penulis: | Editor: Andrew_Pattymahu
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, SIAU- Sesuai ketentuan, setiap kandidat yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati harus dilengkapi dengan pengawalan pribadi (walpri). Hal itu langsung ditindaklanjuti pihak Polri dengan menyiapkan 16 anggota Polri sebagai walpri para calon kepala daerah khusus Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Kapolres Sangihe AKBP I Dewa Made Adnyana menjelaskan, setiap kandidat calon bupati dan wakil bupati dilekatkan dengan dua personil kepolisian sebagai walpri. Untuk mekanismenya, setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sitaro, setiap pasangan calon wajib mengajukan usulan atau permintaan kepada institusi Polri.
"Jadi total anggota yang kita siapkan berjumlah 16 orang. Sejauh ini baru tiga paslon yang mengajukan permintaan, dan langsung kita tindaklanjuti. Satunya lagi masih dalam proses," jelas kapolres dihadapan wartawan.
Lanjutnya, untuk menjaga netralitas aparat kepolisian, 16 walpri yang disiapkan berasal dari luar Karangetang Mandolokang Koko-koro. Dalam hal penunjukan atau penugasan sebagai walpri, dia menyebut itu menjadi tanggung jawab pihak Polres Sangihe. Karena menurutnya seorang anggota polri juga harus bersikap netral dalam hadapi ajang pilkada.
"Semua dari kita yang menetukan, tidak ada paslon yang pilih-pilih. Lagi pula, semua calon walpri itu dari luar Sitaro. Sengaja saya mengambil kebijakan ini agar netralitas anggota khususnya walpri bisa terjaga. Karena biasanya kalau walpri orang daerah, sangat rentan masuk dalam politik praktis," jelasnya.
Tak hanya itu, kapolres memastikan setiap sebulan sekali selama berjalannya masa kampanye, pihaknya bakal melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja para walpri. Apabila didapati adanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saat menjalankan tugas sebagai walpri, dirinya selaku pimpinan Polres Sangihe akan melakukan pergantian surat perintah.
"Yang jelas kami bertekad untuk menjaga netralitas anggota polri. Bukan hanya walpri, semua anggota yang kedapan terlibat dalam praktek politik praktis, akan saya tidak tegas," pungkasnya. (Oly)
