KEK dan IHP Masuk Ada di Program Tujuh Pasang Calon Bitung

Laporan wartawan Tribun Manado Christian Wayongkere

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG  - Pelaksanaan debat publik calon wali kota Bitung Sabtu pekan lalu di gedung A DPRD Bitung diawali dengan pemaparan visi dan misi dari ketujuh Max Lomban calon urut 1, Stefanus Pasuma urut 2, Michael Jacobus urut 3, Hengky Honandar urut 4, Linna Utiarachman urut 5, Aryanthi Baramuli Putri urut 6 dan Ridwan Lahiya urut 7.

Dalam visi dan misinya mereka mencantumkan mega proyek pemerintah Indonesia yaitu Kawasan ekonomis Khusus (KEK) dan Internasional Hub Port (IHP) serta semua harapan masyarakat kota Bitung ada dalam visi dan misi dari ketujuh calon.

Diawali dengan sesi menjawab pertanyaan dari panelis oleh calon nomor urut 7 yaitu Bitung kota pelabuhan lama digaungkan jadi Internasional Hub Port (IHP), apa yang paling mendasar dan strategis harus dilakukan menuju IHP.

"IHP hanya wacana kosong sejak mantan wali kota Bitung almarhum Milton Kansil sudah digaungkan dan punya blue print. kendalanya tidak ada investor yang mau membiayai karena dannya rp 49 triliun stektholder belum siap hanya wacana dan cita. Namun saat kami jadi wali kota Bitung itu akan terlaksana dan terwujud," tutur Ridwan Lahiya calon nomor urut 7 menjawab pertanyaan panelis.

Dalam debat kemarin dipandu oleh Moderator sekaligus merangkap panelis Suhendro Boromo pimpinan salah satu media cetak serta empat orang panelis lainnya Prof DR J.F Senduk M.Pd Dosen Unima, Prof David Saerang M.Com, Ph.D Dosen Unsrat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr Novi Pioh M.Si Dosen Pemerintahan Fisip Unsrat dan Effendy Sondakh, SIP, MIP Dosen Fisip Unsrat debat mengambil tema "Memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah".

Dikesempatan selanjutnya calon nomor urut 6 Aryanthi Baramuli Putri menjawab pertanyaan, jika terpilih jadi wali kota bagaimana majukan Bitung lewat pembangunan pemerintahan dan pemerintahan. Dalam jawabannya Aryanthi mengatakan strategi pembangunan deminensi pembangunan manusia dan masyarakat majukan daerah. "Pertama pendidikan sangat penting, memberikan beasiswa S2 dan S3 serta mendirikan universitas di pulau Lembeh dan dataran Kota Bitung juga beasiswa untuk PSN," jelas Baramuli.

Lanjutnya untuk pemerintahan tidak KKN dan bekersinambungan bersih dengan menempatkan orang yang tepat pada tempanya atau the rigth men in the rigth place tanpa melihat suku agama dan lainnya. Beralih pada calon urut 5 Linna Utiarachman dicecar dengan pertanyaan 'jika terpilih jadi wali kota hal yang dilakukan perkuat dimensi struktur kelembangaan eksekutif dan legislatif bagaimana cara perkuat eksekutif dan legislatif yang keduanya tidak terlepas dalam membuat kebijakan. "Saya akan menyatukan visi sebagai eksekutif dengan legislatif untuk masyarakat Bitung bisa hidup sejahtera, tidak ada perbedaan arah kebijakan yang diambil akan bertentangan," terang Linna.

Pada kesempatan lainnya Hengky Honandar calon nomor urut 4 dicecar dengan pertanyaan mengenai industri perikanan Sulut yang terpusat di Kota Bitung, namun ada saja kendala utama untuk majukan industri di Bitung jadi terdepan di Indonesia timur.

Dalam jawabannya Honandar mengatakan majukan industri perikanan di Bitung sebenarnya ditengah kondisi moratorium berdampak besar pada penangkpan dan nelayan. "Persoalan dampak pada tenaga kerja yang bekerja di kapal jaring bagaimana cari jalan keluar untuk mereka dengan cara bentuk koperasi nelayan dengan bantuan dari pusat, sehingga ada managemen yang memenej koperasi," jelasnya.

Sementara itu calon nomor urut 3 Michael Jacobus dicecar dengan pertanyaan yaitu mengenai kebijakan adalah masalah politik yang terkiat dengan pengambilan keputusan, jika terpilih menjadi wali kota Bitung pergantian dan pergeseran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pasti akan terjadi, apakah pergantian itu tidak melekat unsur politik? Jelaskan?

Dalam jawabannya Jacobus menilai selama kota Bitung tidak memberantas kondisi biorokrasi siapa dekat api panas tidak ada pejabat yang baik. "Pergantian pejabat perlu ada regulasi dan prosedur jelas agar tidak melangkahi aturan. Uji kompetensi uji publik agar melahirkan pejabat yang berkualitas sebagai standar prioritas tidak ada kepentingan dan intervessi untuk pengaruhi kebijkakan kami," tegas Jacobus.

Sedang calon wali kota Bitung nomor urut 2 Stefanus Pasuma mendapat pertanyaan, jika terpilih sebagai wali kota langkah apa yang dilakukan untuk percepat terwujudnya KEK di Bitung?

Jawaban Stefanus mengenai KEK di Bitung dia mengibaratkan dengan Negara Cina yang sudah ada KEK gagal pelaksanaannya. "Kalau ada di Bitung menjadi tanda tanya harus dilihat infrastruktur air bersih, listrik dan penduduk disekitar lokasi KEK masih ada pemukiman. KEK merupakan skala besar untuk memajkukan itu dua hal yang penting pertama ada listrik dan air bersih," terang Pasuma.

Pada kesempatan terakhir calon wali kota Bitung nomor urut 1 Max Lomban mendapat pertanyaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di berbagai sektor. Belum ada mainset pendidikan dikalangan masyarakat, mainset kualitas pendidikan internasional di kalangan pendidikan dan mainset pelayanan pendidikan terarah pada keterjangakauan dari pada kualitas.