Paripurna Ranperda APBDP 2015 Bitung, Syam: Sekolah Butuh Meja

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Bitung tahun 2015 mengalami kenaikan 11,53 persen atau bertambah Rp 724,874,303,000 miliar dari Rp 649,554,837,000 miliar menjadi Rp 724,429,140,000 miliar.

Demikian yang disampaikan Hanny Sondakh Wali Kota Bitung dalam pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Bitung dalam rangka pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015, di ruang Sidang DPRD Bitung Senin (6/7/2015).

Sementara untuk perubahan belanja daerah tahun 2015 bertambah Rp 139,688,923,557,80 miliar, APBD 2015 Rp 667,554,837,000,00 miliar dan perubahan APBD 2015 Rp 807,243,760,557,80 miliar.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah 2015 bertambah Rp 64,814,620,557,80 miliar, APBD 2015 Rp 22,750,000,000,00 miliar dan perubahan APBD 2015 Rp 87,564,620,557.80 miliar.

Usai penyampaian dari wali kota, dilanjutkan dengan pandangan tujuh fraksi di DPRD Bitung hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Nurani yang membacakan tanggapannya serta memberikan catatan kritis dan masukkan.

Fraksi lainnya seperti PKPI, Demokrat, PDI Perjuangan dan Golkar hanya menyerahkan hasil pembahasan fraksi dan menerima ranperda APBD-P tahun 2015 untuk dibahas ketingkat lanjut.

Menurut ketua Fraksi Gerindra Juliawat Dewi Suawa tidak seru kalau semuanya hanya menyerahkan pandangan fraksi, mengingat harus menghargai apa yang telah buat sejak beberapa waktu lalu.

Mengenai ranperda APBD-P tahun 2015 ada hal yang esensial dan substansial sebagai seleksi point yang perlu disampaikan agar dapat dimanfaatkan dan digunakan serta dapat dipertanggungjawabkan terutama yang sama sasaran.

"APBD peruntukan dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), guna tunjang program kerja serta tepat guna dan sasaran. Saran dan pendapat kami dalam tenggang waktu lima bulan langkah terobosan apa untuk capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan," tutur Dewi.

Selain itu dibidang pendidikan keberadaan Bitung logistic collage comunity (BLCC), fraksi Gerindra mengusulkan agar tetap eksis didukung dengan dana operasional.

Sedangkan fraksi kebangkitan nurani lewat Syam Panai menyoroti bidang pendidikan, di mana masih banyak kekurangan fasilitas di dalam kelas hampir disemua sekolah-sekolah yang ada di Kota Bitung sehingga menyebabkan kejadian kasus operasi tertangkap tangan (OTT) di SMPN1 Bitung.

"Banyak ruangan tidak punya fasilitas seperti meja dan kursi sehingga setiap penerimaan siswa baru ditagih uang kursi dan meja. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah," tegas Syam.

Lanjut politis partai Hanura ini, masalah anak putus sekolah jangan dibiarkan dengan tidak mengganggarkan dana sehingga dalam pergeseran anggaran kali ini harus ada dana untuk penanganan dan pengentasan anak putus sekolah.

"Kemudian dana bencana, sampai saat ini komisi C belum menerima rincian anggaran dan lokasi-lokasi mana saja yang menjadi rincian anggaran pergeseran dana bencana," tukasnya.

Mengenai catatan kritis dan masukkan yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra mengenai masalah PAD kota Bitung apakah bisa meningkat atau tidak, Hanny Sondakh (Hanson) berharap komisi B DPRD bersama pemungut retribusi dari pemkot Bitung untuk turun lapangan melihat lokasi mana yang belum bayar PAD, bangun gedung dan lainnya.