Pemkot Tomohon Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, Pertahankan WTP 12 Kali Berturut-turut

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk bersama Wakil Wali Kota Sendy Rumajar hadir kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah di Hotel Grand Whiz Megamas Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/11/2025).
• Wali Kota Caroll Senduk memberikan apresiasi kepada seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang telah bekerja keras hingga Pemerintah Kota Tomohon berhasil WTP.
• Caroll mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mematuhi SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kota Tomohon terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk bersama Wakil Wali Kota Sendy Rumajar dalam kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang digelar di Hotel Grand Whiz Megamas Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini juga sekaligus menjaga konsistensi transparansi pengelolaan fiskal daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk memberikan apresiasi kepada seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang telah bekerja keras hingga Pemerintah Kota Tomohon berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 12 kali berturut-turut.

“Pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Caroll menekankan pentingnya pembinaan seperti ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

Menurutnya, aparatur keuangan daerah adalah garda terdepan dalam menjaga integritas fiskal pemerintah.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya penyelarasan pengelolaan keuangan daerah dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pengelolaan keuangan harus efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan prinsip value for money — penghematan, produktivitas, dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Caroll mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. 

Standar tersebut mencakup penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“Kepatuhan terhadap SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu kita mempertahankan opini WTP dari BPK,” kata Caroll.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan ASN dalam penyusunan laporan keuangan agar proses konsolidasi tingkat kota dapat berjalan lancar dan tepat waktu.