Tanggapan Bupati Talaud hingga Mendagri soal Isu Dana Pemda Rp2,6 Triliun Mengendap di Bank

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan menuai respon dari bebagai pihak.

Salah satu yang masuk daftar adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut data yang dibeber Menkeu, Senin 20 September, Kepulauan Talaud berada di urutan sembilan dengan nilai tabungan di bank sebesar Rp 2,62 triliun.

Bupati Talaud Welly Titah Mengaku Kaget

Terkait hal itu, Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah mengaku dirinya kaget mengetahui soal pernyataan Menteri Keuangan.

"Saya kaget bukan main. Saya langsung tanya (Kemenkeu) untuk klarifikasi itu," kata Welly usai penyerahan dua ambulance laut oleh Baznas dan Mendagri di Manado Bay, Kawasan Megamas Manado, Kamis (23/10/2025). 

Ungkap Welly, ia menerima begitu banyak pesan. Dari Kementerian hingga masyarakat soal kabar tersebut. "Rame memang. Andaikan itu benar ya, Talaud pasti maju," kata bupati.

"Kalau itu benar, saya minta Pak Menkeu tolong itu segera dicairkan kami akan pakai," katanya sambil tertawa.

Baca juga: Populer Sulut: Kasus Kematian eks Sekdes di Minsel Mandek, Cerita Petugas Damkar Evakuasi Ular

Sejatinya dana Pemkab Talaud yang ada di bank sesuai SKPD sebesar Rp 60-an miliar.

Dana itu untuk operasional, belanja pegawai dan kebutuhan lainnya. 

"Bahkan kemarin, sudah tinggal 58 miliar. Kami sudah cek," kata Welly Titah.

Sekda Kepulauan Talaud Langsung Hubungi Bank Indonesia

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi, mengaku langsung menanyakan angka tersebut ke Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut.

"Kemarin kami bertanya dan jawaban dari pihak BI masih ditelusuri info data tersebut," jelasnya ketika dihubungi, Rabu (23/10/2025).

Bahkan hal tersebut juga ia tanyakan ketika mengikuti Bimtek Eksekutif bertema Kebijakan Transfer ke Daerah dan Penyusunan APBD Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara Manado hari ini.

"Memang ada anomali data yang tersaji, dan masih sementara ditelusuri di mana penyebab anomali tersebut," tambahnya.

Kepala BPKAD Talaud Sebut APBD 2025 Hanya Rp 819 Miliar

Saat ditemui, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Talaud, Paul Dimpudus, menepis kabar soal adanya dana Pemda yang mengendap di bank dengan nilai fantastis.

"Tidak benar karena APBD Kabupaten Talaud tahun 2025 hanya Rp 819 miliar," katanya saat dihubungi, Rabu (23/10/2025).

Hingga saat ini pun, realisasi penerimaan baru Rp 554 miliar.

Sedangkan realisasi belanja Rp 500,9 miliar meliputi belanja pegawai, barang, dan jasa; serta belanja modal.

Artinya, masih ada sekitar Rp 53 miliar yang belum digunakan dan Rp 265 miliar yang belum ditransfer.

"Iya (Rp 265 miliar belum diterima), karena penerimaannya bertahap per bulan, ditransfer dari pemerintah pusat," sambungnya.

Mendagri Tito Karnavian Sebut Ada Data yang Keliru

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kemudian meluruskan pernyataan Menteri Keuangan.

Tito mengungkapkan, sebagian data tersebut keliru. Salah satunya mengenai dana Pemkab Kepulauan Talaud. 

Data Menkeu menyebut, Pemkab Talaud punya dana di bank sebesar Rp 2,62 triliun.

Tito mengatakan, pihaknya langsung melakukan kroscek ke Bank Indonesia, Pemda Talaud dan BI. 

"Itu impossible (tidak mungkin). Padahal, APBD Talaud itu hanya 800 (miliar). Saya perintahkan staf cek ke bupati, ke keuangannya, keliru," kata Tito saat penyerahan dua unit ambulance laut untuk Pemkab Kep. Sangihe dan Pemkab Kep. Talaud di Dermaga Manado Bay, Kawasan Megamas Manado, Kamis (23/10/2025). 

Kata Tito, hasil pemantauan pihaknya di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), anggaran Pemkab Talaud tinggal Rp 60-an miliar.

"Mungkin sudah berubah ya karena anggaran ini sangat dinamis, berubah setiap hari," katanya. 

Mendagri menduga, kekeliruan data itu disebabkan faktor human error atau kesalahan manusia.

"Sepertinya ya, saya juga gak mau bilang itu pasti. Bisa saja kan," katanya. 

Selain Talaud, Mendagri juga kaget melihat data Kabupaten Banjarbaru, Kalsel yang berada di urutan ketiga. 

Banjarbaru disebut punya anggaran mengendap hingga Rp 5,7 triliun.

Padahal, kata Tito, total APBD Banjarbaru hanya sekitar Rp 1,6 triliun. 

Setelah dicek di SIPD, Banjarbaru memiliki dana yang belum terserap Rp 800 miliar.

"Angka itu sempat membuat kaget bupatinya. Apa mungkin APBD kami 1,6 tapi punya simpanan sebesar itu?" jelas Mendagri lagi

Mendagri menjelaskan, terdapat perbedaan data karena daftar yang dibeber Menkeu Purbaya dikeluarkan BI per 31 Agustus 2025.

Di mana total anggaran yang terendap Rp 233 triliun. 

Sementara, per Oktober 2025, anggaran tinggal Rp 215 triliun. 

"Di mana 18 triliunnya? Sudah diselesaika di September dan Oktober. Jika dicocokan dengan 500 sekiandaerah dalam satu bulan, masuk akal. Perbedaan data, ya waktu pengambilan data. Memang ada yang miss, tapi human error," katanya. 

Ia berharap, masyarakat diedukasi soal adanya perbedaan data tersebut sehingga tidak menimbulkan miss-persepsi.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.