Penangkapan Petinggi BGN Jadi Ujian Transparansi Program MBG

Ringkasan Berita:

• Peristiwa tersebut dapat dibaca dari beberapa perspektif, baik hukum maupun politik.
• Faktor pertama adanya pesan bahwa tidak ada lembaga negara yang kebal hukum.
• BGN selama ini mengelola MBG yang merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.

TRIBUNMANADO.COM, MANADO - Tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Lodwyk Pusung, dan Sony Sonjaya, dinilai menjadi sinyal penting bahwa aparat penegak hukum mulai menyentuh lembaga-lembaga strategis negara, termasuk institusi yang mengelola program prioritas pemerintah.

Direktur Barometer Suara Indonesia, Baso Affandi, menilai peristiwa tersebut dapat dibaca dari beberapa perspektif, baik hukum maupun politik.

Faktor pertama yang terlihat adalah adanya pesan bahwa tidak ada lembaga negara yang kebal hukum, termasuk BGN yang selama ini mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ini menjadi sinyal bahwa program unggulan pemerintah maupun lembaga yang berada dekat dengan kekuasaan tetap bisa diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tidak serta-merta kebal hukum," kata Baso, Rabu (3/6/2026).

Ia juga menyoroti pencopotan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang dilakukan sehari sebelum penggeledahan dan pemeriksaan. 

Menurutnya, langkah tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa mengganggu pelaksanaan program.

"Ini bisa dibaca sebagai langkah pemerintah untuk menjaga program tetap berjalan, sembari memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum melakukan penyelidikan," ujarnya.

Baso menilai apabila nantinya ditemukan dan terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut, maka kasus ini akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan dalam mengawasi dan menjalankan program-program prioritas nasional.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran ataupun pihak yang bersalah.

"Perlu dicatat bahwa status hukumnya masih dalam proses. Apakah benar terjadi korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, masyarakat harus menunggu keterangan resmi dari penyidik," katanya.

Selain itu secara simbolik peristiwa ini mengirimkan beberapa pesan kepada publik. 

Pertama, jabatan tinggi tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap proses hukum. 

Kedua, program prioritas pemerintah tetap dapat diaudit dan diselidiki kapan saja. 

Ketiga, proses hukum yang transparan berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.