Minggu, 10 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

PDIP Sulut

PDIP Sulut Jawab Telak Pernyataan James Sumendap: Belum Baca dan Paham AD/ART

Reza Rumambi mengatakan, rangkap jabatan Olly Dondokambey yang disuarakan James Sumendap tidak melanggar aturan partai.

Tayang:
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Gryfid Talumedun
Tribun Manado/Arthur_Rompis
PERNYATAAN - Sekretaris DPD PDIP Reza Rumambi mengatakan, rangkap jabatan Olly Dondokambey yang disuarakan James Sumendap tidak melanggar aturan partai. 

Ringkasan Berita:
  • Sekretaris DPD PDIP Sulut, Reza Rumambi, menegaskan rangkap jabatan Gubernur Sulut Olly Dondokambey sesuai aturan partai dan tidak melanggar AD/ART PDIP.
  • Diatur dalam Peraturan Partai No. 1 Tahun 2025, Pasal 121.
  • Selain Sulut, rangkap jabatan juga diterapkan di DPD Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana beberapa ketua DPD memegang penugasan khusus di DPP, menegaskan kebijakan ini sah dan berlaku secara nasional.

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sang gladiator James Sumendap membuat gempa politik dengan ucapannya mengenai PDIP dan Olly Dondokambey.

PDIP pun angkat bicara menanggapi "bocor alus" ala Sumendap.

Sekretaris DPD PDIP Reza Rumambi mengatakan, rangkap jabatan Olly Dondokambey yang disuarakan James Sumendap tidak melanggar aturan partai.

Baca juga: DPC PDIP Manado Tegaskan Tolak Pilkada Via DPRD, Markho Tampi: Konsisten Pilkada Langsung Rakyat

"Peraturan Partai no 1 tahun 2025, sudah mengatur tentang rangkap jabatan, tidak ada yang dilanggar, jelas dalam pasal BAB XVIII Ketentuan Khusus, pasal 121, poin 3, jadi ini adalah aturan internal partai kami," kata dia kepada Tribunmanado via WA, Rabu (14/1/2026).

Ia mengatakan, sahnya rangkap jabatan nampak dari tiga DPD.

Selain Sulut, ada pula DPD Jawa Tengah dan DPD Jawa Timur.

"Di Indonesia ada 3 yang dipercayakan Ibu Ketum dalam Penugasan Khusus, ada Ketua DPD Jawa Tengah Pak Dolfie Palit yang juga sebagai Wasekjen DPP, Ketua DPD Jawa Timur Pak Said Abdulah yang juga sebagai Ketua DPP dan Olly Dondokambey," katanya.

Sebut dia, pihak yang menyebut rangkap jabatan adalah pelanggaran, berarti belum membaca dan paham AD ART PDIP.

Mengenai wong cilik, beber dia, PDIP selalu berusaha untuk memahami kehendak rakyat.

"Kader Partai harus selalu hadir di masyarakat dalam kesusahan rakyat dan aspirasinya," kata dia.

Ia mencontohkan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Kader PDIP se Indonesia bergotong royong memberi bantuan.

"Bahkan DPP mengirimkan kapal kesehatan Salamahayati, 30 ambulans, Tim Dokter dan bantuan lainnya," katanya.

Dia menuturkan, PDIP Sulut selalu hadir di tengah masyarakat.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved