Tak Terpengaruh Pendanaan Luar Negeri, Pendampingan Penyintas HIV/AIDS di Sulut Terus Berjalan

Ringkasan Berita:

• Penghentian pendanaan NGO luar negeri tak berpengaruh pada pendampingan dan pengobatan HIV/AIDS
• Obat ARV masih tersedia di layanan umum kesehatan
• Penyintas HIV/AIDS juga dapat bantuan dari Kemensos

TRIBUNMANADO.COM, MANADO - Pada awal 2025, pengadaan bantuan atau pendanaan HIV/AIDS dari luar negeri dihentikan.

Hal ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Amerika Serikat, Donald Trump, yang membatasi pergerakan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kebijakan ini sempat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penanganan HIV/AIDS di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Beruntung hal tersebut tidak terjadi.

Baik dari segi pendampingan dan pengobatan semuanya tetap berjalan seperti biasa, termasuk di Sulawesi Utara.

Koordinator Sub-sub Recipient Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (SSR PKBI) Sulawesi Utara, Joni Wuisan, membenarkan hal tersebut.

“Untuk pasokan obat antiretroviral (ARV) di Sulut tidak mengalami hambatan dan masih dikirim oleh Kemenkes ke semua layanan,” ujar Joni, Kamis (20/11/2025).

Selain dukungan obat dari Kementerian Kesehatan, penyintas HIV di Sulut juga mendapatkan berbagai bentuk pendampingan. 

Layanan pendampingan bagi penyintas dilaksanakan oleh Yayasan Batamang Plus, sementara kegiatan penjangkauan komunitas dilakukan oleh PKBI Sulut di tiga daerah, yakni Kota Manado, Tomohon, dan Bitung.

Selain itu, penyintas juga menerima dukungan sosial tambahan dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Uang Persembahan Ibadah Perayaan Natal 2025 Bakal Disumbangkan ke Palestina

Baca juga: Cabor Tinju Porprov Sulut Dimulai, Beberapa Petinju KO hingga Pelatih Terpaksa Lempar Handuk

"Mereka juga dapat dukungan dari Kemensos berupa bantuan Atensi, meski jumlahnya terbatas. Selanjutnya mereka mendapatkan dukungan psikososial dari pendamping sebaya,” jelasnya.

Joni sendiri memegang program penjangkauan pekerja seks perempuan dan pengurangan hambatan pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender, dan stigma diskriminasi kepada penyintas dan komunitas.

Joni pernah bergabung di Yayasan Batamang Plus pada 2020–2023 dan kini aktif di PKBI Sulut sejak Januari 2024.(*)