Pengakuan Sopir Truk kepada Gubernur Sulut YSK, Mengeluh dan Ungkap yang Mereka Tahu, Siapa Terlibat

MANADO, TRIBUN - Disebut ada oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam jaringan mafia solar ilegal di wilayah Sulawesi Utara (Sulut). 

Pernyataan itu disampaikan salah satu perwakilan sopir dump truck kepada Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), SE. Ada 10 sopir yang hadir pada pertemuan tersebut. 

Mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Solar adalah bahan bakar minyak untuk mesin diesel. Mafia solar sering dikaitkan dengan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama solar. 

(baca selengkapnya di akhir artikel)

4 Tahun Antrean Solar Tanpa Solusi

KURANG lebih empat tahun antrean solar di semua SPBU Sulawesi Utara tanpa solusi. Selama itu pula para sopir bus dan truk kesulitan. Mereka antre berjam-jam, bahkan saat malam ketika SPBU berhenti beroperasi.

Jenuh dan kecewa dengan kondisi itu, para sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Dump Truk (AS-DT) Sulut menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kairagi Weru, Mapanget, Manado, Senin (29/9/2025) siang. 

Ratusan mobil dumptruck terparkir di depan Kantor DPRD membuat arus lalu lintas Jalan Raya Manado-Bitung macet.

Mereka membentangkan karton warna putih dan baliho bertuliskan tuntutan mereka. Satu di antara aspirasi beruliskan 'Bapak Presiden Prabowo Subianto Tolong Lia Akang Ngana pe Kampung Halaman. Solar so Jadi Barang Langka'. 

Ada juga tuntutan yang di tulis di karton putih 'Pak Kapolda Sulut Jangan Tajam ke Atas Tumpul ke Bawah', 

Salah seorang pendemo mengungkapkan, sering antre solar membuat rumah tangganya terancam. 

"Karena antre deng jam-jam, bahkan tidak pulang semalam bini pe kira torang ini so bahugel. Dorang so curiga, padahal kasiang ada mancari, " kata seorang pendemo. 

Jonathan, sopir lainnya, mengaku selalu antre berjam-jam di SPBU. "Saya antre di SPBU Kairagi dari jam 6 pagi. Nanti menunggu enam jam baru dapat," keluh dia.

Menurut warga Desa Watutumou 2, Kalawat, Minahasa Utara, ini kondisi itu sudah menjadi makanan sehari-hari.

William Luntungan, Kordinator Aksi mengungkapkan, mereka kembali berdemo karena solar subsidi akhir-akhir ini semakin  sulit. "Antrean di mana-mana. Sopir-sopir tidak ada penghasilan karena sebagian besar gajinya harian," kata Will, aktivis asal Minahasa Utara. 

Will mengungkapkan, ini kesekian kali mereka berkeluh kesah ke DPRD. Tahun lalu, dua kali para sopir RDP dengan Komisi II DPRD Sulut. 

"Pertama di awal tahun dengan Ibu Sandra (Rondonuwu) dan kedua akhir tahun dengan Jeane, Komisi II tapi hasilnya tetap sama," ujarnya. 

Jauh sebelumnya, pada 2021 ada kesepakatan rekomendasi RDP Komisi II dengan sopir, 
Pertamina dan para pihak. Kesepakatannya, tidak ada lagi antrean kendaraan solar subsidi.. 

"Tapi towo (bohong) samua itu, sampai hari ini malah menjadi-jadi," katanya lagi. 
Lanjutnya, dalam hearing pada tahun 2021 disampaikan kuota BBM solar subsidi 147 kiloliter (KL). Kemudian pada 2022 menjadi 142 KL. 

Pada 2024, berlangsung dua kali hearing DPRD Sulut dengan Pertamina terkait masalah ini. Pada tahun 2024 kuotanya 167 KL. 

"Harusnya kuota tersebut sudah lebih, dibandingkan dengan jumlah mobil dump truck di Sulut. Yang kami bingung kenapa selalu kurang," tambahnya.

Pada 2025 kondisinya masih sama, antrean panjang di mana-mana.

Will menambahkan, ada keanehan dengan kondisi saat ini. Sebab penelusuran mereka kuota solar subsidi di SPBU tidak pernah dikurangi. 

Hanya saja, selalu terjadi antrean. "Kuota dengan jumlah kendaraan yang ada sebenarnya lebih dari cukup tapi herannya selalu langka. Apakah solar mudah menguap?" katanya mempertanyakan. 

Ia bilang, permintaan mereka tidak muluk-muluk. Para sopir minta disediakan SPBU  khusus agar tidak perlu antre. "Ini tidak wajar, kalau kita antre sekali isi bisa untuk dua tiga hari. Tapi ini ada yang tiap hari ba tapi (mengisi). Ini tugas aparat," katanya lagi.

Fakta sehari-hari di lapangan, antrean solar bisa lebih dari enam jam dan bahkan sampai sehari. "Kemarin saya antre jam enam pagi nanti isi jam dua siang," kata Buang, sopir asal Airmadidi.
Massa aksi diterima Anggota DPRD Sulawesi Utara, yakni Inggried Sondakh, Jeane Laluyan, Roy Octavian Roring, Hillary Tuwo dan Euginia Mantiri. 

Selain itu, Prof Julyeta Paula Runtuwene, Jultje Maringka, Pricylia Rondo dan Ruslan Abdul Gani. 

Inggried Sondakh mewakili anggota yang lain mengungkapkan, persoalan solar di Sulut berdampak ke mana-mana. 

"Kami bukan bermulut manis tapi kami siap mendengar dan mengupayakan. Kami di DPRD juga turut terdampak," kata politisi Partai Golkar ini. 

Inggried memastikan aspirasi para sopir pasti ditindaklanjuti. 

Tekanan para sopir menjadi pendorong DPRD untuk memperjuangkan hak mereka. 

"Kita buat kesepakatan, setelah ini akan kami akan rapat dengar pendapat lintas komisi dengan Pemprov Sulut dan aparat terkait, Pertamina juga," kata Inggried lagi.

Dari Kantor DPRD Sulut, para sopir mendatangi Kantor Gubernur Sulut. Perwakilan sopir berorasi bergantian. 

Mereka menyebut kondisi ini telah menghambat aktivitas pekerjaan dan menekan penghasilan para sopir yang menggantungkan hidup dari jasa angkutan.

“Kami hampir setiap hari antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Kadang datang pagi baru bisa isi sore, bahkan ada yang tidak kebagian. Kalau kendaraan tidak jalan, otomatis kami tidak dapat penghasilan,” ujar Jhon Lumenta, salah satu perwakilan.

Massa disambut Asisten II Pemprov Sulut Christian Talumepa bersama jajaran pemerintah provinsi. Juga Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut Kombes Pol Winardi Prabowo.

Sebagai bentuk respons pemerintah, perwakilan dari pendemo yang berjumlah 10 orang kemudian difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK). 

Dalam pertemuan itu, para sopir menyampaikan keluhan mendalam terkait praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang mereka anggap selama ini merugikan para pelaku usaha angkutan.

Salah satu poin penting yang mencuat adalah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan mafia solar ilegal di wilayah Sulut.

“Bahkan, oknum-oknum yang diduga mafia solar itu sering kali cepat sekali keluar kalau ditangkap. Baru satu hari ditahan, besoknya sudah dilepas. Apakah ada setoran-setoran yang masuk?” ujar salah satu perwakilan sopir dalam pertemuan tersebut.

Mendengar aspirasi tersebut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan akan menindaklanjuti laporan para sopir dan membuka ruang pengaduan jika menemukan praktik serupa di lapangan.

“Kalau ada yang tahu atau mengalami sendiri kejadian seperti itu, segera laporkan kepada saya. Kita akan tindak lanjuti,” tegas Gubernur. 

YSK: Saya Tak Kenal Mereka

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan, dirinya tidak mengenal satu pun sopir maupun pemilik dumptruck yang saat ini tengah menjadi sorotan publik terkait dugaan aktivitas solar ilegal.

Hal itu disampaikan YSK menanggapi curahan hati seorang sopir dumptruck yang mengaku sering mendengar di lapangan bahwa para sopir bisa bebas mengambil solar ilegal karena menyebut nama Gubernur.

“Tidak ada satupun saya mengenal sopir dan pemilik truk. Sekali saya tegaskan, tidak ada yang saya kenal. Kalau mereka kenal Gubernur, wajarlah. Tapi saya tidak kenal pemilik dan sopir truk,” tegas YSK, Senin (29/9/2025).

Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang berkembang di kalangan sopir terkait keterlibatan nama Gubernur dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. YSK menilai, tidak benar jika aktivitas ilegal tersebut dikaitkan dengan dirinya.

“Jangan ada lagi yang membawa-bawa nama saya untuk melakukan pelanggaran. Pemerintah justru ingin memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan ekonomi tetap berjalan,” tandasnya.

Gubernur YSK pun mengajak para sopir untuk tidak takut melapor jika menemukan adanya praktik mafia solar di lapangan. 

Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak Pertamina untuk menertibkan distribusi BBM agar tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Kalau ada yang bermain, silakan laporkan. Kita ingin semua berjalan sesuai aturan supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” tutupnya.

Tidak Ada Ketegasan

Menurut Eugenius Paransi, Akademisi Fakultas Hukum Unsrat aksi para sopir truk merupakan bentuk kekecewaan mereka dengan situasi dan kondisi yang mereka alami di lapangan. 

Melakukan aksi adalah hak setiap orang jadi ini bentuk dari kekecewaan mereka.

Dapat juga diindikasi ada permainan mafia BBM sehingga terjadi antrean panjang karena kekurangan solar.

Hal ini merupakan tugas dari pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan di setiap SPBU. 

Jangan sampai ada main mata antara para agen dan mafia ini sehingga masyarakat yang dirugikan.

Terkait sejumlah kasus dugaan mafia BBM yang tidak diproses dengan tuntas, kalau tidak ada penegakan hukum yang tegas, tentunya para mafia ini akan bebas berbuat sesuka hati. 

Sehingga di sini harus ditunjukan bentuk keseriusan aparat kepolisian untuk mengusut dan menindak tegas para mafia ini.

Kita berharap setiap kasus BBM harus bisa dituntaskan baik di tingkat polres atau Polda Sulut. Semoga Kapolda Sulut bisa tegas dalam menyelesaikan berbagai kasus BBM di Sulut. (edi)

Jangan Cuma ‘Omon-omon’

Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan, menyebut kelangkaan solar bukanlah persoalan baru.

“Kenapa tidak bisa terselesaikan dari tahun ke tahun? Ini bukan persoalan baru, sudah lama terjadi,” ujarnya.

Robert menegaskan, jika situasi ini terus berulang, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu perekonomian daerah. “Angkutan barang tidak lancar. Tidak ada kepastian kapan akan tiba. Ekonomi bisa bahaya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kelangkaan solar berpotensi menekan pemasok barang. Pasokan terganggu, harga bisa naik, bahkan biaya transportasi membengkak.

“Bukan cuma harga naik, tapi pelaku usaha atau penyedia jasa transportasi juga tidak dapat untung,” kata Robert.

Ia mendesak pemerintah bertindak tegas. Jika memang ada mafia solar, kata dia, harus segera ditindak. “Jangan cuma omon-omon. Kalau ada mafia solar, tangkaplah,” sambungnya.

Ia menambahkan, peran pemerintah sangat krusial agar kepercayaan publik tidak hilang.

“Jangan sampai masyarakat kecewa karena masalah ini tidak kunjung berakhir. Jangan pula pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru ikut terlibat,” pungkas Robert.

(ndo/ren/crz/max/pet/edi)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Thread Tribun Manado, Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.